Hearing DPRD Kaur Dengan Wartawan Online “Mengambang”, Kurangi Biaya Perjalanan Dinas

oleh -

Detikkasus.com | Bengkulu – Kabupaten Kaur l Wartawan online di Kabupaten Kaur pada hari mengadakan kegiatan dengar pendapat bersama DPRD Kaur di ruang Komisi ll.

Dengar Pendapat di pimpin langsung oleh Deni Setiawan,SH pada kesempatan hearing ini di hadiri anggota DPRD Kaur,Abdul Hamid,Riduan,Dodi Ariyanto,Najamudin,SE,Eduar Beny,S.Sos

Bahasan hearing tidak lain menyangkut dengan anggaran jasa publikasi media online

Ketua Aktivis Bengkulu Aprin Taskan Yanto menegaskan,sebaiknya hearing ini sudah ada kesepakatan tertulis yang mencantumkan bahwa,anggaran publikasi media online akan di tingkatkan dari 20 juta satu tahun menjadi 180 juta satu tahun

Di tekankan nya (Aprin) sesungguhnya banyak alternatif untuk menambah anggaran publikasi tersebut dengan cara menciutkan biaya perjalanan dinas untuk anggota DPRD Kaur seperti perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Disini saya katakan pada tahun 2018 kemaren biaya perjalanan dinas luar daerah unsur pimpinan dan anggota DPRD Kaur sekitar 24 miliar dan tahun 2019 berjumlah 18 miliar saya rasa sah-sah saja anggaran itu di ciutkan sedikit,apalagi di sini ada orang tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan Badan anggaran (Banggar) imbuh Aprin Taskan Yanto,SE

Pimpinan rapat Deni Setiawan SH mengatakan,proses penganggaran ada mekanisme nya,OPD mengusulkan kepada TAPD kemudian di bahas bersama Banggar,belum bisa kita simpulkan pada hari ini bahwa anggaran publikasi dapat di pastikan ujar Deni Setiawan,SH Senin 18/3/2019

Menyikapi anggaran publikasi media online,saudara Najamudin SE mengatakan ia sangat setuju anggaran publikasi media online di usulkan di tambah lagi,saya juga sebagai bagian dari Banggar akan berusaha memperjuangkan penambahan anggaran,mari kita sama-sama mengawal anggaran tersebut ujar Najamudin,SE

Sulaiman dari wartawan online angkat bicara menanggapi hasil hearing pada hari ini,menurut nya,penyampaian anggota DPRD Kaur “Mengambang” dan tahun ini tahun politik,bagaiman kalau hasil pemilihan nanti mereka tidak terpilih lagi…siapa yang akan tanggung jawab dengan pernyataan mereka (DPRD) tanya Sulaiman
(Rza)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *