Pontianak I Detikkasus.com – Administered price atau biaya komoditi yang ditentukan oleh pemerintah pusat menjadi penyebab cukup tingginya angka inflasi Kalimantan Barat. Di Tahun 2022, inflasi Kalbar berada di angka 6,30%. Angka ini diatas angka inflasi nasional yakni 5,51%.
Hal itu disampaikan H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Gubernur Kalimantan Barat, saat memaparkan kondisi inflasi Kalbar kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., melalui aplikasi Zoom Meeting di Data Analytics Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (30/1/2023).
“Kalau dari sektor pangan, inflasi Kalbar hanya 1,42% dan terbilang relatif rendah. Namun, yang tinggi itu komponen-komponen yang ditentukan oleh pemerintah pusat, seperti angkutan udara, harga rokok, BBM, dan listrik, yang mencapai angka 2,83%,” sambung H. Sutarmidji.
Tingginya kebutuhan daging sapi dan daging babi menjelang hari besar keagamaan, seperti Cheng Beng (Sembahyang Kubur bagi masyarakat Tionghoa), menjadi faktor lain penyebab meningkatnya angka inflasi, khususnya di Kota Pontianak dan Kota Singkawang.
“Ada 93.000 ekor babi mati akibat Flu Babi Afrika di Tahun 2022. Kemudian, sapi yang terdampak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ada sekitar 1.822 ekor. Untungnya, yang tidak mati kurang dari 100 ekor,” ungkap Gubernur pada peserta Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah.
Terjadinya bencana alam di beberapa wilayah Kalbar, seperti banjir yang terjadi di Kapuas Hulu, Sanggau, Sintang, dan Sekadau, juga menjadi pemicu meningkatnya angka inflasi.
“Untung saja sentra produksi beras di Sambas tidak terkena banjir, sehingga kita bisa menjaga kenaikan harga. Namun, ada satu komiditi di Kalbar yang harus dijaga yakni minyak goreng karena ada trend kenaikan harga. Insya Allah, Tahun 2023 saya optimis inflasi Kalbar bisa dibawah angka nasional,” ujar Gubernur Kalbar menutup paparan.
Rakor yang berlangsung selama 3 jam ini turut dihadiri beberapa Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Kalbar dan diikuti secara virtual oleh seluruh kepala daerah di Indonesia.
(Hadysa Prana)
Sumber : Biro Adpim Setda Prov Kalbar
