PONTIANAK I Detikkasus.com -, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, S.H., M. Hum., didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menghadiri Peresmian Gedung Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pontianak yang turut dihadiri Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Haryomo Dwi Putranto, M. Hum., Selasa (1/8/2023).
Keberadaan Kantor Unit Penyelenggara seleksi calon dan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara ini memiliki fungsi utama yaitu, menyediakan sarana pelaksanaan rekrutmen CPNS, Seleksi dalam Jabatan, Pemetaan Kompetensi dan Seleksi Ujian Ikatan Dinas melalui Computer Assisted Test (CAT BKN). Selain meningkatkan hubungan kelembagaan antara BKN dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, juga akan membantu pemerintah dalam mengawal penyelenggaraan kepegawaian di daerah khususnya dalam pembinaan teknis pengelolaan manajemen ASN di wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat.
Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus melaksanakan reformasi birokrasi dengan menekankan pada peningkatan kompetensi pribadi para aparatur. Sehingga mereka akan memiliki daya saing tinggi dan siap berjuang untuk mencapai tingkat profesional.
Dalam sambutannya, Sutarmidji menyampaikan Pelayanan UPT BKN tidak kalah sibuk dengan UPT UPT lainnya, Keberadaan Kantor Unit Penyelenggara seleksi calon dan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara ini memiliki fungsi utama dalam menyediakan sarana pelaksanaan rekrutmen CPNS, seleksi dalam jabatan, pemetaan kompetensi dan seleksi ujian ikatan dinas melalui Computer Assisted Test (CAT BKN).
“Pelayanan pada unit ini tidak kalah dengan OPD yang ada, bahkan lebih sibuk lagi walaupun lebih banyak di dalam ruangan. Sewaktu – waktu pasti akan membutuhkan tempat yang luas dalam mengoptimalkan pelayanan,” imbuhnya.
Lanjutnya, Gubernur Kalbar mengatakan bahwa proses hibah Pemprov Kalbar kepada BKN dalam bentuk gedung dan lahan itu seharusnya tanpa hambatan, mengingat hal ini demi keberlangsungan dan kepentingan negara.
“Kalau untuk kepentingan negara dengan negara itu lebih gampang menurut saya, proses nya juga tidak perlu ribet. Karena aset negara itu hanya beralih pencatatan saja, dari status kepemilikan Pemprov Kalbar menjadi BKN,” ujarnya.
Gubernur Sutarmidji juga menyampaikan bahwa, Kalbar memiliki gedung untuk Pelayanan Publik di wilayah komplek Kantor Gubernur. Selain itu Pemprov Kalbar juga memiliki satu – satunya Laboratorium Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia.
“Gedung 6 Lantai itu difungsikan kepada unit kerja yang melayani masyarakat, sehingga di situ ada Diskominfo, DPMPTSP, Dukcapil dan kemudian nanti Bappeda. Di lantai bawah ada Laboratorium Pemerintah Daerah, itu satu satunya yang ada di Indonesia. Saya mau anak anak SMA/ SMK sebelum mereka selesai pendidikan itu tahu tentang tata kelola Pemerintahan seperti apa,” tegasnya.
Sebelum menutup sambutannya, Gubernur berharap Pemprov Kalbar dan BKN dapat lebih bersinergi dalam memberikan pelayanan pada ASN agar semakin mudah dengan inovasi dan transparansi.
“Saya berharap sinergitas antara Pemprov Kalbar dengan BKN dalam pelayanan kepada ASN itu semakin baik, semakin mudah seperti yang selama ini sudah kita rasakan akan lebih mudah dengan inovasi- inovasi dan transparansi. Tak hanya itu, ada juga kunci kesuksesan seseorang itu pertama jujur, kedua disiplin, ketiga dukungan orang terdekat dan yang ke empat skill. Jadi saya minta saudara kerja yang baik, mari jaga integritas,” jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (PLT) Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto mengatakan bahwa merasa terhormat, bahwa BKN dihadirkan pada acara yang sakral.
“Ini menjadi momentum kita bersama bahwasanya untuk pengisian formasi jabatan CPNS maupun PPPK yang selama ini diajukan kepada Pemerintah Pusat, Alhamdulillah akhirnya bisa terpenuhi meskipun kemarin hasil seleksi PPPK nya khusus untuk Tenaga Teknis belum optimal belum sampai terisi lebih 50 persen secara nasional. Jadi ada tiga jabatan dalam pengisian PPPK, yang pertama adalah jabatan Guru itu secara nasional terisi 78 persen, kemudian untuk tenaga Kesehatan juga 78 persen, sementara untuk tenaga Teknis hanya 46 persen dan ini menjadi PR kita bersama,” jelasnya.
“Pesan saya jaga integritas, disiplin dan moralitas karena PPPK adalah bagian dari Aparatur Sipil Negara, tidak ada dikotomi antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja meskipun saat ini melaksanakan tugasnya berdasarkan kontrak kerja antara Bapak Ibu dengan Bapak Gubernur yang saya dengarkan tadi kurang lebihnya 5 Tahun. Namun apabila organisasi masih memerlukan bahwa kontrak kerja itu masih bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Saya ucapkan selamat bergabung menjadi Pegawai Aparatus Sipil Negara, mari kita jaga NKRI, mari kita jaga netralitas untuk kemajuan Bangsa dan Negara khususnya di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” pungkasnya.
(Hadysa Prana)
Sumber : Adpim Prov Kalbar
