PONTIANAK I Detikkasus.com -, Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, MM., M.H., dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Kalbar menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Pidato Kepresidenan dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) secara daring yang berlangsung di Data Analytic Room (DAR), Rabu (16/8/2023).
Presiden Ir. H. Joko Widodo yang berpidato dalam sidang paripurna dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung DPR/MPR RI Jakarta telah menjadi agenda rutin tahunan yang digelar sebelum melakukan upacara Peringatan Kemerdekaan RI pada setiap tanggal 17 Agustus dengan mengenakan baju adat Tanimbar Maluku.
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa posisi Presiden itu tidak senyaman yang dibayangkan. Dimana ada tanggung jawab besar yang harus diemban serta banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan ke Presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan, ejekan, bahkan makian dan fitnah bisa dengan mudah disampaikan.
“Saya tahu, ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, Fir’aun, tolol. Ya nda papa, sebagai pribadi, saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun & budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang”, kata Presiden Joko Widodo.
Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia.
“Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani bangsa”, tambahnya.
Untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat. Sehingga, bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia Emas 2045.
“Ini yang bolak-balik saya sampaikan disetiap kesempatan. Bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia”, ujar Presiden Joko Widodo.
Dirinya menilai tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi untuk meraihnya sudah ada, dan harus sudah dirumuskan. Sehingga diharapkan harus memfokuskan energi untuk bergerak maju.
Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, dimana 68% adalah penduduk usia produktif. Di sinilah kunci peningkatan produktivitas nasional
Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan peluang besar yang kedua adalah internasional trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimik & retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap. Momentum Presidensi Indonesia di G20, keketuaan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan & kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia 3 tahun terakhir ini, telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia.
Di tengah kondisi dunia yang bergejolak akibat perbedaan, Indonesia dengan Pancasila nya, dengan harmoni keberagamannya dan prinsip demokrasinya, mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu dan menjembatani perbedaan-perbedaan yg ada.
Lembaga think tank Australia, Lowy Institute menyebut Indonesia sebagai Middle Power in Asia dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam, dan Indonesia termasuk 1 dari 6 negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power.
“Tapi kemudian, ada yang bilang, memang kenapa dengan international trust yang tinggi? Rakyat kan makannya nasi, international trust ga bisa dimakan. Ya memang ndak bisa. Sama seperti jalan tol, nda bisa dimakan, ya memang. Nah, ini contoh menghabiskan energi untuk hal tidak produktif itu ya begini. Tapi tidak apa-apa, saya malah seneng. Memang harus ada yang seperti ini. Supaya lebih berwarna. Supaya tidak monoton”, imbuhnya.
Dengan international trust yang tinggi, kredibilitas bangsa akan lebih diakui, kedaulatan bangsabjuga akan lebih dihormati, suara Indonesia akan lebih didengar, sehingga memudahkan dalam bernegosiasi.
Peluang tersebut harus mampu dimanfaatkan. Rugi besar jika melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya kesempatan ini. Sehingga ia menikai strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia.
“Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022. Menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022. Menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di 2022. Menyiapkan anggaran perlindungan sosial, total sebesar Rp 3.212 T dari tahun 2015 – 2023, termasuk didalamnya KIS, KIP, KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas & kelompok rentan lainnya. Serta re-skilling & up-skilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja & Program Kartu Pra-Kerja”, jelasnya.
Di saat yang sama, SDM yang telah kita persiapkan harus mendapat lapangan kerja untuk menghasilkan produktivitas nasional. Sehingga harus dikembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya. Di sinilah peran sektor Ekonomi Hijau & Hilirisasi sebagai window of opportunity kita untuk meraih kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam. Termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan.
“Tapi kaya SDA saja tidak cukup, jadi pemilik saja tidak cukup. Karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan. Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya. Ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan”, jelasnya.
Pemerintah saat ini telah mewajibkan perusahaan tambang membangun pusat persemaian, untuk menghutankan kembali lahan pasca tambang. Hilirisasi yang ingin dilakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non mineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa, & komoditas potensial lainnya.
(Hadysa Prana)
Sumber : Adpim Prov Kalbar
