Detikkasus.com | Bojonegoro
Lasuri, SH. anggota komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil 3 (Sugihwaras, Kedungadem, Kepohbaru, Baureno) tanggapi keluhan konstituennya warga petani terkait kelangkaan pupuk serta diterapkannya sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Hal ini disampaikan saat Reses masa sidang 3 tahun 2020 di halaman rumahnya Desa/Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, Jumat (16/10/2020) siang.
Lasuri memaparkan, jika permintaan pupuk tinggi melebihi RDKK. Hal ini menurut Lasuri bisa mengakibatkan pembagian pupuk tidak maksimal. Untuk meminimalisir penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) RI di tahun 2020 menerapkan sistem e-RDKK penerimaan pupuk subsidi dan Kartu Tani yang direkomendasikan oleh KPK.
“Salah satunya dimaksudkan agar tepat sasaran penyalurannya, namun juga perlu update RDKK,” paparnya.
Namun, kebijakan pemerintah terkait hal ini, warga tani mengeluhkan adanya pengurangan anggaran pupuk bersubsidi.
“Selain itu, petani juga kesulitan mengakses sistem e-RDKK, intinya masyarakat petani masih belum siap,” ujar H. Matasim Kepala Desa Sumuragung saat menghadiri reses.
Menanggapi hal ini, Lasuri akan menyampaikan keluhan dan keresahan warga tani nantinya saat sidang anggota DPRD di paripurna.
“Akan kita sampaikan dan kita bahas solusinya,” tutupnya. (Imam)
