Detikkasus.com | Mojokerto
Maraknya pelaku dugaan pencurian/ memanen secara illegal tanaman bambu rebung Dusun Blentreng, Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jatim tidak ada putus – putusnya, Dan hal tersebut di lakukan secara sembunyi sembunyi atau kucing kucingan dengan aparat hukum terkait. Rabu 14 April 2021.
Seperti halnya laporan informasi masyarakat yang masuk ke Redaksi dan di tindaklanjuti dengan pendataan konfirmasi foto dan Video.
Setelah tim melakukan penelusuran dan mengambil data yang akuntabel, di lokasi tidak ada yang berkomentar atau menjelaskan siapa yang menjadi pengepul hasil memanen rebung di Blentreng.
Namun salah satu warga mengatakan bahwa ada dua Pengepul yang satu namanya BG Warga Dusun Blentreng depan Rumah Pak Kades Ngembat, Dan satu lagi bernama GN Rumah nya di bawah kades Ngembat.
Dalam pengamatan Tim, Kendaraan yang dipergunakan sebagai alat Transportasi untuk memuat rebung Jenis Motor Honda Revo Nopol S 4395 PT, S 6834 il, S5152 RL, S 64o2 HL. Jupiter berwarna merah Nopol W 2971 ZC.
Diduga para pelaku memanen di Hutan Tahura dan Perhutani Kawasan Jembul dan Blentreng.
Mereka telah mengabaikan Pasal 83, Pasal 87 ayat (1) UU RI No 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Supriyanto als Ilyas Ketua Umum Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi (GMICAK) menjelaskan: Tindakan oknum-oknum yang melakukan dugaan pencurian/ memanen secara illegal tanaman bambu rebung inisial GN dan BG Gendut Dusun Blentreng, Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, melanggar UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf e, setiap orang dilarang memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dan ketentuan pidana apabila melakukan pelanggaran sesuai Pasal 78 ayat (6) berupa penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak 5 milyar rupiah.
Adanya temuan data Media Jejak Kasus, Dan LSM, Ketua Umum Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi akan berkoordinasi dengan Pemangku Hukum terkait. (Redaksi).
