NASIONAL | detikkasus.com – Keberadaan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dinilai seharusnya dapat memberi dampak luar biasa pada geliat perkoperasian di Indonesia. Terutama dalam mengungkit perekonomian Negara beserta anggotanya yang berada di dalamnya.
Namun sayangnya, lembaga yang menaungi koperasi se Indonesia ini tengah dilanda dualisme. Hal tersebut dinilai bisa menimbulkan kekhawatiran. Sebab, salah satu pihak merupakan mantan narapidana kasus korupsi.
“Kalau kemudian muncul kekhawatiran (karena pemimpinnya mantan napi korupsi) itu sebenarnya wajar,” ujar Koordinator Malang Corruption Watch (MCW), Ahmad Adi Susilo.
Kewajaran akan timbulnya kekhawatiran tersebut menurutnya bisa saja terjadi, apalagi jika muncul dari kalangan yang berbeda perspektif. Sebab tentunya, sebagian orang juga berharap bahwa jalannya sebuah lembaga atau sistem bisa dipimpin oleh orang yang tak pernah terlibat masalah hukum.
“Walaupun orang yang tidak pernah bersinggungan dengan hukum juga tidak menjamin. Akan tetapi trust publik masih terawat, hal itu disebabkan publik menginginkan sebuah sistem bisa dijalankan oleh orang yang bersih dari persoalan hukum,” jelas Adi.
Terlebih di moment politik pada 2024 mendatang. Menurutnya, akan sangat tidak etis jika lembaga koperasi dibiarkan kosong ataupun dipimpin oleh mantan napi koruptor.
“Seharusnya jika memang ada dualisme, satu pernah tersangkut hukum, seharunsya bisa tuntas dulu dengan latar belakangnya,” terang Adi.
Meskipun menurutnya, orang yang pernah tersandung hukum juga tak patut jika harus terus menerus dipandang sebagai seorang yang salah. Namun setidaknya, persoalan hukum yang pernah dialami tidak turut berimbas pada aktifitas yang dijalani setelahnya.
Sementara itu sebagai informasi, Dekopin merupakan lembaga yang mewadahi koperasi se Indonesia. Mengingat tujuan berkoperasi untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat, tentu sistem dan para pelaku di dalamnya bisa bertindak dengan asas kegotongroyongan.
Namun sayangnya, publik atau masyarakat dalam geliat koperasi harus dihadapkan dengan dualisme Dekopin. Satu kubu berada dalam komando Sri Untari Bisowarno. Politisi PDI Perjuangan yang sudah cukup lama diketahui berkecimpunng dalam perkoperasian Indonesia.
Sementara kubu lain yakni Dekopin yang dipimpin oleh Nurdin Halid. Mantan Ketua PSSI yang juga dikenal sebagai politisi Partai Golkar ini juga mengklaim sebagai Ketua Dekopin. Namun, banyak yang menyangsikan karena ia pernah tersandung kasus korupsi distribusi minyak goreng Bulog senilai Rp 169 miliar lebih.
