DPRD Setujui Raperda Pertanggung jawaban APBD 2017

Selasa, 7 Agustus 2018

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil ketua DPRD menanda tangani petswtujuan Raperda menjadi perda pertanggung jawaban APBD 2017

Detikkasus.com | Sekadau – Kalbar-,
Sidang paripurna ke V masa persidang ke III. Mendengarkan Pendapat Akhir (PA) fraksi terhadap LKPj bupati tahun anggaran 2017 Senin (6/8) di ruang rapat kantor DPRD Kabupaten Sekadau.

Rapat paripurna tersebut di pimpin  oleh ketua DPRD Albertus Pinus di dampingi  wakil ketua Jebray Raja Tugam SE dari partai Dokrat dan Handi dari partai Gerindra.

Delapan Fraksi yang menyampaikan Pemandangan Akhir (PA) menyatakan setuju dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang laporan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan tahun 2017 untuk dijadikan Peraturan Deerah (Perda)

Dalam PA-nya Fraksi Nasdem yang di sampaikan oleh Yahanes Ayub, minta agar Rumah Potong Hewan segera di manfaatkan dan Pemerintah harus memperhatikan penyerapan anggaran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:  Seputar Parlemen | 20 (dua puluh) Anggota DPRD Sekadau Tidak Hadiri Paripurna.

Sementara itu, dari fraksi Partai Gerindra yang di sampaikan oleh Yodi Setiawan, adanya silfa menunjukan bahwa serapan angaran yang masih kurang.

“Adanya Silpa menunjukkan bahwa ada masalah terhadap penyerapan anggaran,”kata Yodi.

Sementara itu dari fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Aron,dalam PA-nya fraksi Demokrat menberikan apresiasi kepada Pemkab sekadau, atas pencapaian WTP dari BPK berturut-turut,terhadap adminitrasi pengunaan keuangan, fraksi Demokrat menerima Raperda LKPj Bupati tahun 2017 menjadi Perda.

Hal yang sama juga disampaikan oleh fraksi PDIP oleh Radius Efendi.
Fraksi ini juga menerima Raperda LKPj menjadi Perda.

Baca Juga:  Seputar Pertanian | DKP3 Targetkan Kecukupan Pangan Terpenuhi 2019

Sementara itu fraksi PAN yang disampaikan oleh Herman, Dalamnya PA-nya fraksi ini memgkritik agar ada perbaikan dalam pengunaan anggaran yang tepat sasaran.

Fraksi ini meminta agar tenaga honorer didinas Kesehatan,PP dan KB supaya lebih di perhatikan.Tujuan,agar pelayanan kesehatan, dan pada pendapat akhirnya, Fraksi ini juga menyetujui pelaksana LKPJ yang disampaikan oleh pihak Eksekutif.

“Kedepan pengunaan anggaran supaya lebih tepat sasaran, terukur dan transparan, agar bisa di rasakan hasilnya secara menyeluruh oleh masyarakat,” sambung  Herman.
Setelah PA dari delapan fraksi DPRD,Sekretaris Daetah Drs. Zakaria Umar. M. Si di depan paripurna menyampaikan keterangan tentang lapiran peetanggung jawaban APBD 2017.

Baca Juga:  Dengan Mengunjungi Warga Bhabinkamtibmas Bila Sampaikan Pesan Kamtibmas Jelang Pileg dan Pilpres 2019

Rupinus dalam sambutan singkatnya mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD atas kritik dan saran dan korekai terhadap Raperda LKPJ tahun anggaran tahun 2017.Raperda yang telah disetujui akan segera diserahkan ke gubernur untuk dievaluasi dan di tetapkan jadi peraturan daerah. Ujarnya. Hal in8 nerupakan proses akhir siklus pengelolaan keuangan daerah selama 2017.
Pada kesempatan ini bupati berharap  pelaksanaan masih belum mencapai kesempurnaan dalam pelaksanaan, hal ini akan jadu evaluaai dalam pekaksanaan APD tahun mendatang. Pungkasnya. /JP/DK/

Berita Terkait

Kunjungan Kapal Selam B-588 Ufa, TNI AL: Ingat Sejarah Pembangunan Armada Laut RI 
Polsek Banda Sakti, Gelar Patroli Ciptakan Keamanan Dan Antisipasi Guan-Tib-Mas
Dugaan Satu Unit Mobil Avanza Warna Hitam, Sulapkan Minyak Jenis Pertalite Saat Pengisian BBM Di Galon SPBU Alur Dua Timbang Langsa.
Terkait Diduga Proyek Pekerjaan Pengerasan Badan Jalan Kampong Desa Kaloy Pulau 3, Menuju Pantai Rekreasi
Polda Aceh, Dukung Peningkatan Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser.
PJU Polda Aceh, Hadiri Forum Belajar Bersama Secara Virtual, Dalam Rangka Rekrutmen Bakom-Sus Polri
Polda Metro Jaya, Berhasil Gagalkan Peredaran 207 Kg Sabu Dan 90.000 Butir Ekstasi Jaringan Internasional
Proyek Tembok Penahan Tanah TPT Di Kampung Cayur RT 04/01 Desa Rancailat Diduga Jadi Ajang Korupsi Dan Abaikan UU KIP
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 7 November 2024 - 07:01 WIB

Kunjungan Kapal Selam B-588 Ufa, TNI AL: Ingat Sejarah Pembangunan Armada Laut RI 

Kamis, 7 November 2024 - 07:00 WIB

Polsek Banda Sakti, Gelar Patroli Ciptakan Keamanan Dan Antisipasi Guan-Tib-Mas

Kamis, 7 November 2024 - 07:00 WIB

Dugaan Satu Unit Mobil Avanza Warna Hitam, Sulapkan Minyak Jenis Pertalite Saat Pengisian BBM Di Galon SPBU Alur Dua Timbang Langsa.

Kamis, 7 November 2024 - 06:59 WIB

Terkait Diduga Proyek Pekerjaan Pengerasan Badan Jalan Kampong Desa Kaloy Pulau 3, Menuju Pantai Rekreasi

Kamis, 7 November 2024 - 06:58 WIB

Polda Aceh, Dukung Peningkatan Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser.

Berita Terbaru