Propinsi Jatim – Kabupaten Banyuwangi, Detikkasus.com – Selasa, 03/10/2017. Terkait pemberitaan sejumlah media tentang buruknya kualitas beras sejahtera (Rastra) untuk warga miskin di wilayah Desa wongsorejo Kecamatan wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mendapat bantahan dari Kepala Dusun (Kasun).
Kepala Desa Imam ekamartin melalui Kasun Krajan, yoyok (45) menyampaikan klarifikasinya secara resmi dan tertulis lengkap dengan cap stempel pemerintah desa (Pemdes) Wongsorejo, bahwa penyaluran beras sejahtera (Rastra) alokasi bulan Oktober dan November 2017 di kecamatan wongsorejo sejumlah desa pendistribusiaanya sudah layak dan bagus.
“Sesuai distribusi Rastra di Desa wongsorejo semuanya dalam kondisi baik. Warga penerima juga tidak ada yang mengeluh, malahan mereka merasa terbantu atas subsidi Rastra dari pemerintah melalui Bulog,” papar Kasun Yoyok, Selasa(3/10/2017).di kantornya
Terkait kualitas Rastra, warga juga tidak mengeluh apalagi mempermasalahkan.
“Karena jika memang Rastra yang diterima warga kami dianggap tidak bagus, kami siap memfasilitasi untuk mengembalikan ke Bulog untuk ditukar dengan yang lebih baik sesuai standar Rastra,ucap kasun Desa wongsorejo
Media ini yang sempat menemui salah satu warga bernama Ishak (60) yang tinggal di Dusun Krajan RT 02 RW 01 Desa wongsorejo mengaku berterimakasih sekali atas subsidi Rastra yang diterimanya.
“Kami bersama keluarga mengucapkan terimakasih. Karena bantuan beras ini. Sungguh sangat membantu Pak,” ungkap Ishak dengan mata berkaca-kaca.
Sebelumnya sempat diberitakan tentang Rastra kurang layak konsumsi diterima warga Desa Bengkak Kecamatan wongsorejo Banyuwangi. Namun sesuai klarifikasi yang dilakukan Kasun ternyata di wongsorejo beras rastra yang diterima ini layak konsumsi ucap kasun Krajan bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena warga tidak ada yang merasa keberatan maupun mengeluhkan bantuan Rastra tersebut. ( Tim Detikkasus Perwakilan Jawa-Bali ).
Distribusi Rastra di Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo Diterima Baik Oleh Warga – Detik Kasus Jawa-Bali.
