Dipimpin Mendagri, Pemkab Humbahas ikuti Rakor Percepatan Penandatanganan NPHD melalui Vidcon

Kamis, 16 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Humbahas l Detikkasus.com – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 melalui video conference (Vidcon) (16/11) di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Perkantoran Bukit Inspirasi, Doloksanggul. Kamis, (16/11-2023)

Hadir pada rapat koordinasi ini dari Kabupaten Humbang Hasundutan, mewakili Kapolres Humbahas Kabag Ren AKP Jhonson Sitompul, Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Jaulim Simanullang, Asisten Administrasi Umum. Tua Marsatti Marbun, SE, Kepala Kesbangpol Humbahas Ferry J Sitorus, KPU Kepala Bappeda Pahala Lumbangaol dan lainnya.

Baca Juga:  Gedung Kursi Rusak, Kekurangan Lokal Anak-anak SDN 101 Kaur Digabungkan

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti secara virtual oleh KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah, dan TNI/POLRI se-Provinsi Sumatera Utara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahan dan bimbingannya menyampaikan agar Pemerintah Daerah menyiapkan anggaran dari APBD masing-masing untuk Pilkada Serentak Tahun 2024.
Besaran Dana Hibah disepakati bersama oleh TAPD dengan KPU Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Bawaslu Provinsi, Kabupaten/ Kota yang dituangkan dalam Berita Acara untuk menjadi dasar pencantuman besaran anggaran kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam APBD T.A. 2023 dan APBD T.A. 2024.

Baca Juga:  Sekda Tony Sihombing, Pimpin Sertijab OPD Pemkab Humbahas

Tahapan pendanaan pilkada serentak tahun 2024, KPU dan Bawaslu mengusulkan pembayaran kepada Pemda, Gubernur, Bupati dan Wali Kota melakukan penandatanganan bersama KPUD dan Bawaslu, Pemerintah Daerah melakukan pembahasan bersama KPUD dan Bawaslu yang menghasilkan Berita Acara Kesepakatan dan Pencairan dilakukan 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani NPHD yang dibuktikan dengan dokumen SP2D.

Baca Juga:  Ny Lidia Dosmar Banjarnahor ikuti Rakonda PKK Sumut, Pj Gubernur Sumut minta Pelayanan Posyandu Digalakkan

Mendagri juga menyampaikan daerah yang sudah dan belum menandatangani NPHD Bersama KPUD dan Bawaslu se-Sumatera Utara. Ada 19 daerah di Sumatera Utara yang belum melakukan Penandatanganan NPHD dan 15 daerah yang sudah NPHD.

(Evendy)

Berita Terkait

Serap Pekerja Lokal, Bupati Anwar Sadat Letakan Batu Pertama Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit
Ratusan ASN di Kabupaten Cirebon ikuti Pemecahan Rekor MURI Pemakaian Sarung Tenun Terbanyak
Pemkab Cirebon apresiasi Perusahaan PMA dan PMDN Terbaik dalam Pelaporan LKPM 2024
Pj Bupati Cirebon: Penataan Taman Hutan Kota Sumber agar Lebih Indah
Pemkab Cirebon salurkan BLT DBHCHT untuk Pemulihan Ekonomi Buruh Pabrik Rokok
Pj Bupati Cirebon terima Audiensi Serikat Buruh bahas Mekanisme Penetapan Upah Minimum 2025
Bappelitbangda Kabupaten Cirebon gelar Anugerah Lomba Inovasi 2024
Pemkab Cirebon Fokus Kembangkan Sektor Gula dan Wisata Edukasi

Berita Terkait

Minggu, 24 November 2024 - 21:15 WIB

Serap Pekerja Lokal, Bupati Anwar Sadat Letakan Batu Pertama Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit

Jumat, 22 November 2024 - 11:20 WIB

Ratusan ASN di Kabupaten Cirebon ikuti Pemecahan Rekor MURI Pemakaian Sarung Tenun Terbanyak

Jumat, 22 November 2024 - 10:50 WIB

Pemkab Cirebon apresiasi Perusahaan PMA dan PMDN Terbaik dalam Pelaporan LKPM 2024

Jumat, 22 November 2024 - 10:47 WIB

Pj Bupati Cirebon: Penataan Taman Hutan Kota Sumber agar Lebih Indah

Kamis, 21 November 2024 - 10:36 WIB

Pemkab Cirebon salurkan BLT DBHCHT untuk Pemulihan Ekonomi Buruh Pabrik Rokok

Berita Terbaru

Berita Terkini

Forkopimda Tanggamus Matangkan Persiapan Pilkada Serentak 2024

Selasa, 26 Nov 2024 - 21:09 WIB