PONTIANAK I Detikkasus.com -, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan digitalisasi dalam pemerintahan perlu percepatan, terutama dalam realisasi anggaran. Jika kabupaten/kota tidak melaksanakan hal itu, maka akan berdampak ke provinsi. Menurutnya, pembiasaan transaksi keuangan secara elektronik bisa memudahkan proses evaluasi.
“Pelaksanaan TP2DD dilengkapi dengan data potensi penerimaan maupun belanja daerah. Imbangi dengan data yang valid dan lengkap,” tegas pria yang akrab disapa Bang Midji saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah Kalimantan Barat di Aula Enggang Kantor Terpadu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Senin (17/7/2023).
Selain itu, beberapa tips dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga disampaikan secara lugas oleh Gubernur Kalbar, salah satunya melihat potensi yang dimiliki daerah. “Terserah orang mau bilang apa, selama itu baik dan memberi nilai tambah untuk daerah, teruskan saja,” jelasnya.
Sutarmidji juga tidak menampik adanya kelemahan digitalisasi yang disebabkan blank spot (susah sinyal) di 40% wilayah yang dipimpinnya. Tentu saja hal ini mempengaruhi transaksi digital di desa-desa, bahkan status desa itu sendiri.
Berbagai harapan disampaikan Gubernur Kalbar kepada pemerintah kabupaten/kota, antara lain daerah tidak bergantung kepada Dana Transfer Pusat, transaksi keuangan pemerintah daerah sudah tervalidasi.
“Terus membiasakan masyarakat dengan transaksi noncash, perbaiki kelemahan data agar kemampuan fiskal daerah semakin baik dalam segala hal, terutama PAD. Alhamdulillah, Kalbar masuk dalam 20 daerah dengan kemampuan fiskal tertinggi di Indonesia,” sambung Sutarmidji menutup sambutannya.
Sementara itu, dalam paparan singkatnya, Nur Asyura Anggini Sari, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, meyakini Pemprov Kalbar bisa mencapai status Pemda Digital di Tahun 2023.
“Kami juga memberikan apresiasi karena selama tahun 2022, tidak ada daerah di Kalbar yang berstatus Pemda Berkembang,” ujar Nur Asyura.
Acara yang dihadiri Bupati/Wali Kota, Kepala BKAD se-Kalbar, dan tamu undangan lainnya ini, ditutup dengan diskusi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sutarmidji.
Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dibentuk untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah terutama untuk mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.
(Hadysa Prana)
Sumber : Adpim Prov Kalbar
