DIDUGA SYARAT KKN, PENGELOLAAN DANA DESA 60% DI DESA TEBING TINGGI KEC. TG.BERINGIN DIPERTANYAKAN

Senin, 30 Juli 2018

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Detikkasus.com | Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Serdang Bedagai Tanjung Beringin

Pemerintah pusat telah mengulirkan dana desa tahap I dan Tahap II tahun 2018,hal ini bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam membangun wilayahnya.
Namun hal ini, berbanding terbalik apa yang dirasakan warga desa Tebinh Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara yang notabene berada dalam wilayah yang sangat terisolir dari berbagai pembangunan wilayah kabupaten Sergai cukup ironis bila dilihat dari bantuan pemerintah melalui dana desa sebanyak kurang lebih 600 juta rupiah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun NGO HDIS mendapatkan informasi yang sangat mencengangkan karena dari dana desa tahap 1 20% bulan juni 2018 Belum tereliasasi, yang diterima pemerintah desa melalui kepala desa M. Nasir yaitu sebanyak kurang lebih 200 juta rupiah dan ditambah 40 % semuanya sudah cair.
Begitupun pengelolaan Dana Desa (DD) di desa Tebing Tinggi juga diindikasikan syarat KKN karena oknum Kades tersebut tidak memberdayakan TPK dengan semestinya.

Baca Juga:  Bupati Sergai Hadiri Sarasehan ke-32 Bitra Indonesia

Sedangkan TPK Desa tersebut tidak difungsikan. Namun semua pengerjaan proyek Dana Desa (DD) hanya dikelola oleh oknum kepala desa tersebut dan diborongkan kepihak ke tiga.
Kenyataan bahwa TPK hanya sebatas tuntutan juklak dan juknis yang tertera dimekanisme tersebut ,ketua TPK inisial T saat dijumpai beberapa waktu lalu mengatakan semua program yang direalisasi dari dana desa tahun 2018 ditangani dan dikelola oleh kepala desa M.Nasir,ujarnya.
Menyikapi permasalahan ini kades tersebut sulit dijumpai guna untuk dimintai keterangan hingga berita ini diterbitkan.Mencermati hal ini NGO_HDIS aswad sirait mengatakan bahwa dana desa merupakan salah satu solusi untuk memecahkan berbagai bentuk persoalan yang erat kaitannya dengan kesejahteraan,pemberdayaan dan kemandirian sebagaimana keputusan pemerintah.Saya selaku aktifis dari NGO HDIS akan menelusuri permasalahan ini, karena diduga ada indikasi dugaan korupsi didalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Ujar aswad sirait.(@$)

Baca Juga:  Antisipasi Curanmor, Curat, Curas, Polsek Sawan Terus Tingkatkan Razia Kendaraan Bermotor

Berita Terkait

Elektabilitas Paslon FAOITA No. Urut 4 Sangat Membanggakan, Ucap Satgas DPP Partai Demokrat Saat Monitoring
Sambut Hari Jadi Humas Polri Ke-73, Polres Bojonegoro Gelar Donor Darah
Pemkab Bojonegoro Gelar Upacara Hari Sumpah Pemuda ke- 96 Tahun
Pemkab Bojonegoro Akan Gelar MTQ 2024, Simak Waktu dan Cara Pendaftarannya
Empat Tim Melaju ke Semifinal Turnamen Futsal Peringatan Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke- 347 dan HUT ke- 79 TNI
Tim Relawan Wannur Pos Kota Bagi – Bagi Kaos Dan Siap Menangkan Wahono – Nurul
Diduga Status Produksinya Pabrik Rokok Bermerek Selera 165, Di Pertanyakan Izin Cukai Yang Kini Telah Digunakan.
Waka Polda Aceh Hadiri Rapat Secara Virtual Terkait Rekrutmen Bakom-Sus Dukung Program Ketahanan Pangan
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 31 Oktober 2024 - 23:35 WIB

Elektabilitas Paslon FAOITA No. Urut 4 Sangat Membanggakan, Ucap Satgas DPP Partai Demokrat Saat Monitoring

Kamis, 31 Oktober 2024 - 23:17 WIB

Sambut Hari Jadi Humas Polri Ke-73, Polres Bojonegoro Gelar Donor Darah

Kamis, 31 Oktober 2024 - 23:16 WIB

Pemkab Bojonegoro Gelar Upacara Hari Sumpah Pemuda ke- 96 Tahun

Kamis, 31 Oktober 2024 - 23:15 WIB

Pemkab Bojonegoro Akan Gelar MTQ 2024, Simak Waktu dan Cara Pendaftarannya

Kamis, 31 Oktober 2024 - 23:11 WIB

Empat Tim Melaju ke Semifinal Turnamen Futsal Peringatan Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke- 347 dan HUT ke- 79 TNI

Berita Terbaru

Uncategorized

Pemkab Bojonegoro Gelar Upacara Hari Sumpah Pemuda ke- 96 Tahun

Kamis, 31 Okt 2024 - 23:16 WIB