Tangkap Dan Periksa Juga Audit Dana Publikasi Wartawan Se-Kabupaten Aceh Timur, Disinyalir Mark-Up Di Jadikan Ajang Korupsi.
Aceh |Detikkasus.com -sejumlah organisasi wartawan di aceh timur bersama daerah provinsi aceh, meminta pihak polres aceh timur dan kejaksaan negeri idi. Untuk tangkap dan periksa juga audit mengusut dana publikasi, yang diduga kurang transparan yang dilakukan oleh pihak pimpinan KIP kabupaten aceh timur.
Ada pun sejumlah organisasi, yang meminta serta mendesak. Yaitu organisasi persatuan wartawan nasional (PWN) aceh, aliansi wartawan aceh independen (AWAI). Jajaran wartawan indonesia (JWI), ikatan wartawan online (IWO),dan gabungan wartawan indonesia (GWI).
Ketua gabungan wartawan indonesia (GWI), Iwan Saputra. SH, mengungkapkan keprihatinannya terkait kurangnya transparansi. Dalam pengelolaan biaya publikasi, oleh pimpinan komisi independen pemilihan (KIP) kabupaten aceh timur.
Masih lanjutnya kata komentar, iwan. Menilai, isu ini telah menjadi perhatian publik. Dan perlu mendapatkan klarifikasi dari pihak-pihak terkait, ujarnya kepada gabungan wartawan media online ini minggu 6/10/2024.
Dalam keterangannya, yang disampaikan kepada gabungan wartawan awak media online ini. Iwan atau yang akrab disapa aan, menyebutkan. Bahwa informasi mengenai alokasi dan penggunaan biaya publikasi selama ini kurang terbuka, dan juga telah melanggar undang-undang nomor 14 tahun 2008. Tentang keterbukaan informasi publik dan juga tidak pernah transparan terhadap pihak publik, hal ini. Juga memicu berbagai pertanyaan dan spekulasi dari masyarakat dan kalangan gabungan wartawan awak media online, khususnya menjelang perhelatan pemilu yang semakin dekat.
“Kami sangat mengharapkan, adanya transparansi dari pimpinan KIP kabupaten aceh timur. Terkait biaya publikasi yang selama ini, dianggap tertutup alias berondok di bawah kolong meja. “Kami gabungan wartawan awak media online ini dan masyarakat, berhak mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola”. Ujarnya, aan dalam wawancaranya di salah satu cafe di kota idi kabupaten aceh timur.
Lebih lanjut, aan mencetuskan. Dan juga mendesak, agar pihak berwenang. Seperti kepolisian resort (polres) bersama pihak kejaksaan negeri idi (aceh timur), segera turun tangan juga turun kaki. Untuk menindak lanjuti pemberitaan yang telah viral itu, terkait masalah ini. Menurutnya, tindakan cepat dan tegas dari aparat penegak hukum (APH) sangat diperlukan guna memberikan kepastian dan kejelasan kepada publik.
“Masalah ini, harus segera diusut. Kami berharap pihak kepolisian resort dan kejaksaan negeri idi kabupaten aceh timur, dapat memberikan respons yang jelas agar masyarakat tidak terus bertanya-tanya mengenai penggunaan dana publikasi,”ujarnya.
Menjelang pelaksanaan pemilu, iwan menegaskan. Pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas setiap proses penyelenggaraan, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran publikasi. Menurutnya, transparansi ini, penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu di aceh timur.
“Kami, dari beberapa organisasi wartawan aceh. Khususnya aceh timur, berharap agar masalah ini. Bisa segera di.tangani dengan baik dan tidak ada lagi keraguan terkait integritas, proses pemilu ke depannya.”
Dengan pernyataan tersebut, aan berharap agar pihak-pihak terkait. Terutama KIP aceh timur, dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai penggunaan biaya publikasi. Sehingga tidak ada lagi, keraguan dan kecurigaan dari masyarakat. Terkait hal ini, dan selama ini juga. Pimpinan KIP aceh timur, tidak pernah duduk dengan para gabungan wartawan awak media online lainnya. Pungkasnya, bung iwan saputra sh.
(Jihandak Belang/Team Sumber 86 Raja)
