Tanjab Barat l Detikkasus.com – Pasca pelantikan dari 17 Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon 2 dan eselon 3 di lingkungan Pemkab Tanjab Barat langsung dipimpin Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat, Senin (16/10/2023) siang di Kantor Bupati Tanjab Barat, jadi sorotan publik.
Pasalnya dari sekian ASN yang dilantik, dinilai tidak sesuai Tupoksi kemampuan.yang ada.
Seharusnya Pemkab melakukan penempatan PNS dan jabatan seorang hendaknya dilihat dari latar belakang pengalaman dan kemampuan yang dimiliki individu PNS tersebut.
Karena tanpa adanya penempatan yang sesuai dengan bidangnya, maka dapat menimbulkan persoalan dalam birokrasi pemerintahan beragam.
Kata komentar dan tanggapan pun bergeming dari masyarakat ketika diminta tanggapan para awak media.
“Saran kita Pemkab Tanjabbar harus lebih selektif dalam menempatkan pegawai yang sesuai dengan keahliannya. Karena, kinerja pegawai itu akan maksimal, apabila penempatannya sesuai dengan bidang keahliannya,” kata beberapa masyarakat ketika diminta tanggapan oleh media ini.
Berdasarkan data yang dihimpun ada sejumlah PNS yang bekerja ditempatkan dan diduga tidak sesuai dengan bidangnya.
Padahal, posisi yang dimaksud, harus ditempati oleh PNS yang sudah memiliki kemampuan.
Contoh saja, asisten satu bidang pemerintahan yang memiliki latar pendidikannya sarjana hukum dan dipercayai oleh Pemkab selama ini untuk Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Hukum, kini dimutasi ke bagian Sekertaris Dewan (Sekwan).
Selain penempatan jabatan diduga tidak sesuai bidang atau Tupoksinya, publik juga menyoroti banyak posisi jabatan diisi dengan jabatan Plt.
Seolah kesannya Pemkab Tanjab Barat, krisis dengan ASN yang memiliki SDM.
Padahal jika disaring banyak ASN di lingkungan Pemkab Tanjab Barat yang memiliki kemampuan untuk mengemban tugas tersebut apabila diamanahkan.
Tapi kenyataan pejabat ASN yang dilantik wajah-wajahnya itu-itu saja.
Seperti pelantikan 17 orang ASN kemarin, yang terdiri dari eselon ll tersebut, tentunya berapa jabatan kepada OPD terjadi kekosongan.
Di antaranya Dinas Perizinan, Disnaker, Satpol-PP dan Perikanan serta Asisten lll.
Terkait hal itu, berapa pihak memprediksi jabatan tersebut, bakal diisi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT).
“Ya, sudah bisa diprediksilah bakal diisi pejabat Plt. Selama ini kita bisa lihat sendirilah tak lari dari Plt,” katanya.
“Tidak mengerti dan tidak paham juga kita birokrasi Tanjab Barat saat ini. Perasaan kita menilai kacau, karena pejabat yang dilantik maupun ditempati tidak sesuai dengan peruntukannya. Belum lama berapa bulan dari Kasi, Kabid, langsung diangkat jadi Plt. Padahal kalau kita lihat masih banyak pangkat golongan yang lain lebih tinggi. Ini asal bapak senang dan suka pandai jilat meskipun pangkat tidak cukup belum memiliki pengalaman dipaksakan, ibaratnya jabatan Naga Bonar atau karbitan,” imbuh berapa pihak yang memberikan komentar.
Menurutnya, seperti kekosongan jabatan
Disnaker, Satpol PP, Perizinan, Perikanan, dan asisten lll.
Kenapa tidak langsung ditunjuk dan disampaikan siapa pejabat yang di Plt kan?.
Kenapa harus dibiarkan dulu kosong, apa ASN yang lain tidak mampu atau pangkatnya tidak cukup?.
“Apa memang diduga sengaja ada berapa orang pejabat yang telah disiapkan tapi golongan atau pangkatnya tidak cukup menjelang cukup, maka dibiarkan dulu kosong. Setelah berapa bulan golongan atau pangkatnya naik, maka baru ditunjuk Plt,” kritik masyarakat.
Publik juga mengatakan, kenapa harus ada Plt sampai merangkap dua jabatan, maka perlu dipertanyakan bagaimana konsistensi dirinya untuk tetap bersikap profesional?.
Bukan tidak mungkin akan terjadi pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal.
Dalam posisi inilah etika seorang PNS dipertanyakan dan perlu dipertanggungjawabkan.
Karena sudah selayaknya seorang PNS yang memiliki fungsi sebagai pelayan publik bersikap profesional dan netral.
PNS yang terbukti tidak profesional dan tidak netral dalam menjalankan tugasnya dapat dinyatakan melanggar kode etik dan tentu dapat dikatakan sebagai PNS yang tidak beretika.
Sementara terkait hal ini, kinerja para wakil rakyat anggota DPRD Tanjab Barat, patut dipertanyakan.
Pasalnya berapa oknum wakil rakyat anggota DPRD Tanjab Barat, diupaya diminta tanggapan tidak ada satupun yang berani angkat bicara.
Semua pilih bungkam dan berbagai macam alasan sampai berita ini diterbidkan.
Terpisah Seketaris Daerah (Sekda) Agus Sanusi selaku Pejabat tinggi ASN di lingkungan Pemkab Tanjab Barat, juga bungkam saat ditanya siapa yang bakal mengisi ke kosongan pejabat yang dilantik seperti Satpol PP, ketahanan pangan, perizinan dan asisten lll.
Apakah itu nanti di PLT kan?.
Lain halnya kepala dinas BKPSDM Tanjab Barat Gatot. Ditanyai siapa yang menempati sejumlah jabatan kepala OPD yang kosong?.
Jawab Gatot, nanti di Plt jelang lelang jabatan eselon ll.
Ditanya kembali apakah sejumlah jabatan tersebut masih kosong?.
Gatot membenarkan.
‘Ya, masih kosong,” kata Gatot.
(BEN)
