Tanjab Barat l Detikkasus.com – Kamis (16/6/2022). Wakwau…..diduga proyek anggaran APBD tahun 2022 kabupaten tanjungjabung barat tak ubahnya Seperti film mafia Hongkong yang ada di film film exsien, mengisahkan tentang siapayang berkuasa dia yang mendapat kan segala yang dia mau.
Begitu juga yang terjadi dengan proyek di
kabupaten tanjung jabung barat .
Diduga dalam anggaran APBD tahun ini, semua sudah diatur oleh Pokok Pikiran (Pokir) dewan perwakilan rakyat tanjab
barat.
Tentu saja hal ini membuat jadi tanda tanya besar bagi seluruh masyarakat maupun para rekanan yang tidak mendapat kan pekerjaan.
Maka dari itu untuk lebih lanjutnya lagi dari semua ini detikkasus tanjab baratmengenai proyek APBD 2022
tanjab barat diduga di kuasai oleh oknum oknum yang ada di dprd kabupaten Tanjab barat Sebagai penguasa (Pokir ) pokok pikriran.
Bagaimana terhadap para rekanan yang tidak memiliki pekerjaan yang ada
Di sebabkan semua nya di Diduga kuasai oknum oknum, yang ada beberapa orang di Dprd
Seperti Hal nya yang dilansir detikkasus di lapangan beberapa yang lalu di mana dalam pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan para pekerja boleh dikatakan, selalu terdesus di telinga kalau pekerjaan ini diduga milik, (pokir ) pokok pikiran yang ada di dalam dewan perwakilan rakyat.
Maka dari itu hal ini jadi tanda tanya besar?? Kok bisa para pejabat ternama Sebagai aspirasi nya masyarakat menguasai semua Jelas-Jelas dalam peraturan yang ada, tidak di benar kan para dewan yang terhormat
ikut serta menguasai proyek ,kalau pun Hal ini di per bolekan dalam peraturan
yang ada arti nya apa yang dicantumkan dalam peraturan yang telah di tetap kan pemerintah DPR RI Serta mendagri seakan akan diabaikan.
Ditambah lagi Dengan ada nya
Isu berkembang “Di duga beberapa kepala OPD pemda tanjab barat di ancam oleh beberapa orang oknum DPRD untuk kegiatan POKIR (pokok pikiran) agar di kerjakan sendiri oleh aggota dewan yang ada.
Tentu nya hal ini bisa meruncingkan bambu yang tadi nya tumpul menjadi tajam disebab kan Dari semua ini maka dari itu semoga saja hal ini tidak benar karena ini ada lah isu yang beredar kalau isu
mungkin susah cari.narasumberNya sebab antara lembaga politik dengan OPD pemerintah, objekNya diduga memaksakan kehendak poker kegiatan proyek fisik/non fisik
Lanjut dalam tanggapan ketua LSM PETISI tanjab barat sebut saja Bang udin Codet,.Sangat disayangkan bila hal tersebut benar kejadiannya, masak wakil rakyat
mengancam agar OPD memenuhi keinginannya, mirip gaya preman diterminal jadinya, aturan perundang-undanganNya jelas malah UU tentang
mikenisme anggaran di dibuat, di sahkan oleh DPR RI dan diperjelas melalui
peraturan pemerintah serta Permendagri setiap tahun Nya berlaku se-indonesia Tanggapan Ketua LSM petisi tanjabbarat (BEN)
