Detik Kasus Probolinggo | Sekolah 5 Hari Dinilai Kontradiktif dengan Raperda.

 

Probolinggo Kota, Detikkasus.com – Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo juga menyoroti penerapan sekolah lima hari yang direncanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kajian akan dilakukan karena rencana itu dinilai kontradiktif dengan Raperda Pendidikan Keagamaan yang sebentar lagi segera dibahas DPRD setempat. “Kami akan kaji dulu pelaksanaan sekolah lima hari ini. Apalagi kebijakan ini juga masih mentah karena belum jelas model kurikulum yang akan diterapkan nantinya,” ujar Abdul Azis, ketua Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo. Azis mengakui, kebijakan Kemedikbud ini akan bertentangan dengan kondisi pendidikan di masyarakat, yakni keberagaman pendidikan. Selama ini menurutnya, penyelenggaraan pendidikan telah berjalan harmonis antara sekolah umum dan keagamaan. “Bahkan, kebijakan yang tengah kita rancang dalam Perda juga akan menjadi korban dari kebijakan Mendikbud yang tidak melihat realitas masyarakat,” ujarnya. Lebih jauh, politisi PKB ini menjelaskan, selama ini pengendali masyarakat di lingkungan adalah moralitas. Moralitas salah satunya dipertahankan melalui guru-guru yang dekat dengan masyarakat. “Dalam hal ini adalah guru-guru mengaji di lingkungan. Kalau sekolah umum itu jarang yang mengendalikan lingkungan, karena mereka sekolah formal. Kalau sudah selesai ya pulang,” ujarnya. Azis memastikan akan melihat lebih dahulu aturan dari pelaksanaan sekolah lima hari ini. Karena sampai saat ini, masih sebatas wacana dari Mendikbud. “Bagaimana model kurikulumnya dan teknis pelaksanaannya seperti apa? Apakah sekolah lima hari ini sudah termasuk dalam sekolah keagamaan juga,” ujarnya. Sementara itu, Abdul Malik Haramain, anggota Komisi VIII DPR RI, menyarankan agar Kemendikbud mengkaji kembali kebijakan sekolah lima hari yang akan dikeluarkan. “Kebijakan penerapan sekolah lima hari ini akan berpengaruh pada proses pendidikan madin yang ada di ponpes,”ujarnya. Selain itu, kebijakan ini akan kontra dengan aturan yang ada di daerah. Seperti di Kabupaten Pasuruan yang memiliki Perda Wajib Madin. “Jangan sampai karena libur dua hari malah menambah jam mengajar. Jika jam mengajar bertambah, maka anak sekolah sampai sore. Sedangkan sore waktunya siswa masuk madin,” jelasnya.(Nn).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *