Detikkasus.com | Kabupaten Sekadau – Propinsi Kalbar, Pemerintah kabupaten Sekadau mendukung sepenuhnya program terintegrasi pemerintah Kalimabtan Barat dalam upaya pemberantasan korupsi.
Hal ini ditekadkan bersama 14 bupati dan walikota Se Kalimantan Barat pada 8/3 bertempat di Balai Petitih kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Sementara bupati Sekadau Rupinus yang turut serta dalam penanda tanganan mengatakan ‘ penanda tanganan ini akan ditindak lanjuti pemerintah kabupaten Sekadau dengan melakaanakan rencana aksi. Pada kesempatan tersebut disampaikan’saya minta inspektorat merespon kegiatan ini’ujarnya.Hal ini menjadi atensi dalam rangka pencegahan korupsi di Sekadau.
Pada kesempatan tersebut kepada seluruh kepala OPD di lingkungan pemkab Sekadau harus patuh dan taat dengan aturan yang ada. Terkait hal ini disampaikan ‘seluruh kepala OPD segera tindak lanjut lewat rencana aksi.
Secara rinci disampaikan ‘seluruh OPD agar menerapkan aplikasi E-Planing dalam menyusun anggaran supaya transparan,terbuka dan akuntabel.Harap Rupinus.
Sementara Wakil ketua KPK Alexander Marwata,menegaskan konsentrasi pencegahan diperluas menyusul marakanya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah dalam waktu beberapa bulan terakhir ini.
Alexander Marwata mengatakan KPK juga mendorong terbentuknya unit gratifikasi di setiap daerah. Khususnya Kalimantan Barat.
Sementara itu penjabat Gubernur Kalbar Doddy Riyadmadji dalam sambutannya mengatakan, rapat koordinasi dan penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintah daerah di Kalbar merupakan bentuk kemantapan tekad dalam upaya mencegah dan memberantas segala bentuk praktek korupsi serta selalu menumbuh kembangkan budaya anti korupsi dalam tata kelola pemerintahan provinsi dan kabapten/kota di Kalbar.
Maraknya pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi, menurut Doddy, hal tersebut mengindikasikan pembangunan sistem pengawasan didalam pemerintahan perlu atau lebih ditingkatkan. Karena itu, ia memberikan apresiasi yang tinggi atas langkah-langka KPK yang tidak hanya gencar dalam melakukan penindakan, tetapi juga berperan sebagai pencegah yang dapat mendorong dalam perbaikan pengelolaan sistem dengan tujuan menciptkan tata kelola pemerintahan yang dalam lingkungan pemerintah daerah.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata, Inspektur Wilayah II Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri RI Sugeng Haryono, Direktur PPKD Wilayah III Iskandar Novianto,Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar Suryansyah, Kapolda Kalbar Irjen Pol. Didi Haryono, Unsur Forkopimda Provinsi Kalbar, Bupati/Wali Kota se-Kalbar, ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Kalbar, Sekda Kabuaten/Kota se-Kalbar./Jonnipurba/hmspro./
