Detikkasus.com | Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Serdang Bedagai Sei Rampah.
Baru-baru ini digemparkan tentang dana Bansos 2009 dan 2010 oleh salah seorang oknum ASN Joko Suriyadi, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Serdang Bedagai , Provinsi Sumatera Utara, atas kebocoran dana Bansos yang tiba tiba menghantam Tanah bertuah Negri beradat yang
Dana Bantuan Sosial (Bansos) Sergai berjumlah puluhan milyar disinyalir bocor dan mengalir ke berbagai pejabat daerah serta anggota DPRD.
Joko , mantan Bendahara Bansos Pemkab Sergai membongkar dugaan penyimpangan dana Bansos Sergai kepada Pengaraca ternama Hotman Paris Hutapea, di Kopi Jonni Jakarta, Minggu (29/9/2018).
Melalui akun instagram @hotmanparisoofficial, Hotman sempat menanyakan kepada Joko soal penggunaan dana Bansos di Pemkab Sergai oleh oknum pejabat.
“Dipakai untuk Pilkada, untuk uang ketok DPRD bahkan dibelikan motor Harley Davidson,” terang Joko.
Hotman Paris lantas meminta, Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), untuk segera menurunkan tim ke Sergai mengusut tuntas kasus itu.
“Tidak hanya KPK, Kejagung juga harus menurunkan Tim karena sebelum ini, Joko sudah lebih dulu mengaduk ke Kejati tapi tidak ditindalanjuti,” tegas Hotman.
kali ini dosa lama di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (PPKA) Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang diduga menguap senilai puluhan Miliar pada APBD 2009-2010 akibat tidak tepat sasaran, saat masih dipimpin ATP.
Tak tanggung-tanggung, pejabaran dugaan korupsi tersebut tertuang jelas pada Penjabaran APBD tahun 2010 Kabupaten Serdang Bedagai, Lampiran II Peraturan Bupati Nomor : 43 Tahun 2009 Tanggal : 16 Desember 2009 tentang Belanja Hibah Kepala Badan/Lembaga/Organisasi/Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan lain-lain.
Dengan Uraian Belanja Hibah untuk bantuan KONI Rp600 juta, Bantuan untuk KORPRI Rp150 juta, dana bantuan untuk Pramuka Rp80 juta, dana bantuan untuk Palang Merah Indonesia (PMI ) Rp 50 juta.
Dana bantuan untuk dewan kerajinan Nasional (Dekranas ) Rp350 juta. Dan yang paling mencengangkan adalah dana hibah bantuan kepada KPU Rp 14 juta. Serta dana hibah bantuan kepada Panitia Pengawas Pemilu putaran ke II (Panwaslu) Rp1 Miliar dengan kode mata anggaran 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.12.01.
Ketua LSM PMPRI (PEMUDA MANDIRI PEDULI RAKYAT INDONESIA) Sumut Kurniawan Hasibuan saat dihubungi Via seluler (5/10) mengatakan“Setahu saya, KPU dan Panwaslu sudah memiliki dana operasional sendiri yang datangnya dari pusat. Jadi mengapa harus diberikan lagi? Ada indikasi hal tersebut dilakukan sebagai salah satu trik busuk pejabat bupati lama untuk pemenangannya pada Pilkada putaran kedua lalu,” terangnya.
Ketua NGO HDIS Aswad Sirait didampingi sekretaris H,Manulang menambahkan Pejabaran dana hibah lain yang dianggap tidak tepat sasaran adalah, dana hibah untuk tim penggerak PKK Rp700 juta dengan kode mata anggaran 1.02.1.20.05.00.00.5.1.4.09.01. Kemudian ada belanja hibah kepada Forum PAUD Rp 700 juta dengan kode mata anggaran 1.20.1.20.05.00.00.005.1.4.10.
Selain itu, ada dana hibah bantuan untuk dharma wanita Rp150 juta kode mata anggaran 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.10. Semuanya itu, lanjut Aswad sirait tak lain dibawah naungan istri si pejabat lama tadi.
Kecurangan lain yang diduga kuat dilakukan oleh ATP banyaknya proposal fiktif yang dicairkannya, dengan menggunakan stempel dan lembaga yang tidak pernah ada kegiatannya. Kalaupun ada, dana bantuan social (Bansos) yang dikeluarkan tidak tepat sasaran,ujarnya.
“Dari hasil investigasi tim kita di lapangan membuktikan, bahwa banyak proposal fiktif yang dicairkan oleh Kepala Dinas PPKA yang diduga kuat bekerjasama dengan salah seorang anggota DPRD Sergei.
NGO HDIS dan LSM PMPRI meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar mengaudit dan memproses secepat nya atas laporan kebocoran Bansos Serdang Bedagai yang menjadi viral dikopi joni Hotman Paris beberapa waktu lalu agar NKRI bersih dari korupsi yang merugikan keuangan negara dan rakyat.(@$)
