Labuhanbatu Sumut | Detikkasus.com –
Camat Bilah Barat M.Noor Putra diduga lebih memilih bungkam ketika beliau tau betul sudah terkonfirmasi, dan hal ini sontak menjadi tanda kutip ada apa yang terjadi sehingga pak camat seperti itu. Selasa (31/12/2024)
Jauh hari sebelumnya pada Hari Senin 09-12-2024 awak media sudah menyampaikan kepada Pak Camat tentang dugaan korupsi waktu, yang diduga kuat menjadi unsur kebiasaan Kepala Dusun Suka Ramai bahkan Kades yang lagi tertutup informasi.
Saat itu 09-12-2024 wajah Pak Camat terlihat sangat ceria seakan memastikan kata “akan saya cek dulu kebenaran info ini,” sangat benar akan dapat terlaksana atau tidak hanya sebatas isapan jempol belaka apa lagi keinginan menipu publik.
Selanjutnya “demi kepastian informasi pada 10-12-2024 awak media telah mencoba tayakan, sekitar berapa hari agar bisa diketahui hasil cek kebenaran penelusuran info dan ternyata Pak Camat saat itu juga diduga lebih memilih untuk bungkam.”
Sekira pukul 10.45 dini Hari Selasa 31/12/2024 Camat Bilah Barat M.Noor Putra tidak ada diruangan kantor kerjanya, “sehingga demi keperluan konfirmasi awak media sudah berulang kali menelepon bahkan pesan konfirmasi juga tidak ada balasan.”
Diketahui saat piket sekira Pukul 10.59 WIB pada Hari Kamis 05-12-2024 Kadus Suka Ramai inisial AS tidak ada di ruangan Kantor Desa, disaat awak media menelpon Kadus katanya dari seberang telepon posisinya sedang di salah satu warung kopi.
Setelah bertemu dengan awak media diduga kuat tanpa merasa ada yang harus ditutup tutupi, AS Kadus berkata lagi Ngopi karena ada rasa ngantuk dikarenakan, kurang tidur semalam ada kegiatan acara keluarga.
Dan kalau nomor kontak pak kades mohon maaf, tidak dapat saya berikan karena hal ini merupakan bagian amanah dari pak kades kepada saya. “Ntar malah kenak sontal seperti yang telah lalu.” Ujar AS Kadus
Melalui nara sumber yang lain awak media berhasil dapatkan nomor kontak pak kades, dan anehnya si Kades yang terhormat itu diduga lebih memilih, bertahan untuk bungkam selamanya demi menghindari isi poin konfirmasi.
Ketidakmampuan memberi tanggapan atau layanan informasi, sudah termaksud dalam bentuk kejahatan yang sangat terstruktur sitematis dan masif. “Sebagai Kades Tebing Linggahara Baru dan Camat Bilah Barat diduga besekongkol ingin merong-rong tujuan demokrasi.”
Dalam ketentuan UUD-RI 1945 sudah dengan jelas menyatakan bahwa rakyat didorong aktif untuk terlibat dalam bidang politik, peran rakyat membuat warga lebih bertanggung jawab menjaga keutuhan negara.
Untuk itu sudah seharusnya peran instansi terkait dapat segera melirik dan menindak lanjuti sikap atau perbuatan tertutupnya suatu informasi maupun tanggapan dari Pak camat ini, “jangan dibiarkan suatu pemerintahan makin terpuruk sebab ego buruk.” (J. Sianipar)
