PONTIANAK I Detikkasus.com -, Bertempat di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M. Kes., Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D., Hadir mendampingi Sekda Prov Kalbar yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Ignasius, IK, M.Si., yang diikuti oleh seluruh perwakilan kepala daerah, dan pihak terkait lainnya yang ada di seluruh Indonesia secara virtual (28/8/2023).
Mendagri menyampaikan sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks perkembangan harga per Agustus 2023, Secara nasional kab/kota yang mengalami kenaikan IPH sekitar 1% dari minggu sebelumnya. “Sebagian besar kenaikan IPH terjadi di wilayah luar pulau Jawa. Komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di sejumlah kab/kota sampai dengan Minggu Keempat Agustus 2023 adalah Cabai Rawit,Cabai Merah, dan Bawang merah. Sedangkan Komoditas penyumbang utama penurunan IPH di sejumlah kab/kota sampai dengan Minggu ke empat Agustus 2023 adalah Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras”, ungkapnya.
Lanjutnya, untuk komoditas yang mengalami penurunan dan tidak lagi menjadi pemberi andil utama kenaikan IPH Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras. Kenaikan harga salah satunya terjadi sebagai dampak dari penurunan pasokan (periode musim kemarau).
“Disparitas harga cabai rawit cukup lebar antara wilayah Indonesia bagian timur dan barat dimana rata-rata harga di wilayah Sumatera berada di kisaran 20 ribu rupiah sedangkan di wilayah Papua mencapai kisaran 80 ribu rupiah”, tambahnya.
Pada kesempatan tersebut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada kesempatan ini juga menekankan bahwa ketercapaian tujuan menangani inflasi tergantung pada koordinasi bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini, disebutkan bahwa pihak berwenang (BPS) memiliki tanggung jawab mengawasi 12 komoditas pangan, termasuk beras, yang dijaga agar tetap aman dalam neraca pangan.
“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengambil langkah-langkah konkret, seperti mengatasi masalah distribusi dan sistem logistik”, tuturnya.
Pada pemetaan daerah-daerah dengan tingkat ketersediaan yang berbeda dan upaya intervensi dilakukan sesuai kebutuhan. Langkah lain yang disoroti adalah percepatan tanam 1.000 hektar lahan dalam menghadapi El Nino, dengan fokus pada provinsi-provinsi tertentu. Terdapat kekhawatiran terhadap dampak kenaikan harga beras akibat kondisi global yang sulit.
“Data menunjukkan bahwa jika El Nino terjadi dengan keras, produksi gabah dapat mengalami kerugian yang signifikan, dengan angka hingga 3 juta ton. Pemerintah berupaya untuk memitigasi hal ini dengan berbagai tindakan, termasuk koordinasi dengan gubernur dan bupati untuk mengumpulkan data yang akurat. Meskipun pemerintah memiliki total lahan pertanian sekitar 7,4 juta hektar, hanya sekitar 82.000 hektar yang saat ini digunakan untuk berbagai pertahanan dan budaya,” ujarnya.
(Hadysa Prana)
Sumber : Adpim Prov Kalbar
