Detikkasus.com | Indonesia – Provinsi Jatim – Kabupaten Tuban, 2019.
Sebanyak 558 personil Polri dan 415 personil TNI bersama komponen masyarakat, antara lain Satpol PP; Linmas; dan ormas lainnya mengikuti Apel Kesiapan TNI-Polri dan Komponen Bangsa lainnya dalam Rangka Pileg dan Pilpres tahun 2019 di Alun-alun Tuban, Jumat (22/03/2019).
Kegiatan ini dihadiri Bupati Tuban H Fathul Huda bersama Forkopimda, sejumlah pimpinan OPD terkait, dan Ormas.
Bertindak sebagai Inspektur Apel, Bupati Huda membacakan sambutan Menko Polhukam. Dia ungkapkan, Pemilu serentak 2019 merupakan pesta demokrasi yang akan menjadi tonggak sejarah karena ada lima jenis pemilihan dilaksanakan secara bersamaan. Kesuksesan perhelatan demokrasi ini bergantung pada semua pihak.
Pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, kemungkinan terdapat ancaman, gangguan, dan tantangan yang dapat menghambat penyelenggaraannya. Beberapa diantaranya adalah menyebarnya berita bohong (hoax) dan meningkatnya politik identitas.
Kedua hal tersebut merupakan bentuk lain dari teror kepada masyarakat yang mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat.
“Untuk itu perlu langkah hukum tegas bagi pelakunya,” ungkap Bupati Huda.
Usai memimpin apel, kepada awak media, Bupati menerangkan kegiatan ini sebagai upaya antisipasi, pencegahan, dan pengamanan dari berbagai ancaman dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Masyarakat harus dijamin ketentraman dan keamanannya, jangan sampai masyarakat resah. Semua stakeholder harus memperhatikan keamanan pilpres dan pileg tahun 2019.
Orang nomor satu di jajaran Pemkab Tuba ini menekan, perlunya penanganan terhadap berita hoax dan politik identitas yang kerap meresahkan masyakarat. TNI-Polri memiliki tanggung jawab terhadap ini, selalu bekerjasama dengan stakeholder dan masyarakat.
Babinsa dan Bhabinkamtibamas diimbau, harus ikut serta menenangkan masyarakat agar tidak timbul keresahan.
Sebagai antisipasi teror, Bupati dua periode ini meminta Kapolres Tuban dan Dandim 0811/Tuban untuk menginventarisir potensi ancaman maupun kerawanan yang kemungkinan muncul. Perlu dipetakan wilayah-wilayah yang rawan kerawanan.
“Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, mulai menjelang pemilu hingga pasca pencoblosan,” tegas Bupati Huda.
(Mam/MCT)
