Buka Musrenbang Perubahan RPJMD 2019-2024, Wali Kota Paparkan Fokus Pembangunan Kota Madiun

KOTA MADIUN I detikkasus.com – Wali Kota Madiun Maidi membuka kegiatan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Madiun 2019-2024 di Ballroom The Sun Hotel Madiun, Kamis (24/6).

Dalam kegiatan yang dilaksanakan secara offline dan online itu, wali kota memaparkan rencana pembangunan yang akan dilakukan untuk Kota Madiun hingga 2024 mendatang. Adapun saat ini fokus perhatian orang nomor satu di Kota Pendekar itu adalah memerangi Covid-19 dan mendorong perekonomian di Kota Madiun.

Baca Juga:  Lakukan Pengaturan Lantas Polsek Singaraja Lancarkan Arus Lalin di Simpang Pasar Kebon

‘‘Pandemi ini memang sempat menghambat upaya pembangunan di Kota Madiun. Tapi kita tidak boleh menyerah. Maka, hal-hal yang berkaitan dengan stop Covid dan gas ekonomi terus saya tingkatkan,’’ tuturnya.

Salah satu upaya yang dilakukan wali kota adalah menjadikan Kota Madiun sebagai magnet wisata melalui pembangunan berbagai kawasan ikonik seperti Pahlawan Street Center dan lapak UMKM kelurahan.

Baca Juga:  Unit Sabhara Laksanakan Patroli Wilayah Serta Pantau Situasi Kawasan Objek Wisata Krisna Adventure

Tidak hanya itu, upaya ini juga disertai dengan peningkatan pembangunan non fisik. Seperti indeks pembangunan manusia (IPM) dan angka harapan hidup warga Kota Madiun. Seperti diketahui, IPM dan angka harapan hidup Kota Madiun saat ini termasuk tertinggi di Jawa Timur.

Adapun musrenbang perubahan RPJMD ini dilakukan agar sesuai dengan prosedur penyusunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Meski begitu, wali kota menyebut bahwa upaya pembangunan di Kota Madiun sudah sesuai dengan regulasi pemerintah pusat.

Baca Juga:  Polisi Shabara Lakukan Penjagaan Antisipasi Aksi Kejahatan di Kantor PT. SSI

Musrenbang perubahan RPJMD juga telah melalui sejumlah tahapan. Di antaranya, konsultasi publik, pembahasan dengan pansus DPRD Kota Madiun, penandatanganan nota kesepakatan awal antara wali kota dan pimpinan DPRD, hingga konsultasi dengan Bappeda Jatim. (fad/diskominfo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *