Detikkasus.com | Jakarta – Pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa, “PETANI di Indonesia malas dibanding PETANI di negara lain yang hanya melihat matahari 6 jam dan menanam hanya 6 bulan.” Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengaku sudah melakukan pembenahan pada alokasi anggaran. Amran mengklaim, saat ini 85% anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) dialokasikan bagi kepentingan PETANI.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, “4 tahun lalu hanya 35% anggatan Kementan yang dialokasikan untuk PETANI, sisanya 65% untuk perjalanan dinas, cat kantor, dan lain-lain, “Di 2014, dari total anggaraan untuk produksi PETANI hanya 35%. Selebihnya itu biaya seminar, perbaikan kantor, perjalanan dinas, kami cabut. Beli mobil, beli motor moratorium, cat kantor kami moratorium, biaya perjalanan dinas kami cabut. Hasilnya, dulunya 35% untuk PETANI, sekarang 85% untuk PETANI.”
“Dulu semua tender, pestisida tender, anggaran turun padahal sudah pertengahan musim hujan. Kami menghadap Presiden, ada regulasi yang harus dicabut. Kami sampaikan, tikus tidak pernah mengatakan tunggu dulu pemerintah lagi tender. Baru satu regulasi kami ubah, kami yakin bisa angkat produksi,” ujarnya.
“Demi menggenjot swasembada pangan dan meningkatkan investasi, Amran juga mengaku sudah memangkas 241 regulasi. Dampaknya, ekspor kita meningkat, investasi meningkat,” ungkap Amran.
Alasan malas ini paling tidak bisa menjadi rasional mengingat bahwa tingkat kesuburan lahan pertanian di Indonesia mengakibatkan keseriusan PETANI dalam meningkatkan hasil cukuplah berbeda dengan luar negeri.
Tapi di sisi lain juga harus dilihat pula sebenarnya bukan persoalan malas atau tidak malas tapi pertanian di Indonesia tidak mengikuti perkembangan zaman. Sehingga pola pertanian di Indonesia kurang menarik karena teknologi yang digunakan cukup ketinggalan.
Pendidikan dengan luas terbatas dengan berbagai peralatan modern dan padat modal sedangkan di lapangan lahan cukup luas dan padat karya. Sehingga tidak ada kesinambungan laboratorium pertanian di dunia pendidikan dengan kondisi masyarakat PETANI di Indonesia. Pemerintah tidak mendorong pola peningkatan untuk mendorong pertanian menjadi lebih baik volume produksinya namun lebih menjadikan PETANI adalah obyek angka kemiskinan guna mencapai target pengentasan kemiskinan dengan jargon pemerataan pembangunan.
Ketua Umum PETANI Satrio Damardjati mengatakan bahwa, “Beban produksi PETANI kreatif dengan peningkatan harga BBM justru terbebani dengan konversi BBM yang berupa bantuan natura yang mendorong daya beli jangka pendek. Sehingga program pemberdayaan PETANI sering mengalami kesulitan karena PETANI terbiasa disuapi daripada diberi motivasi kebanggaan meningkatkan kemakmuran karena hasil dan karya besar hasil pertanian.”
Terkait pernyataan dari Mentan tersebut, beberapa pengurus PETANI di daerah pun angkat bicara. Salah satunya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PETANI Jawa Tengah (Jateng) Dumadi Tri Restiyanto menyatakan bahwa, “Kemalasan yang dimaksud oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman harus diterjemahkan dan dijabarkan secara riil dan bagaimana solusinya.”
Seperti yang pernah dikatakan oleh Ketua Umum PETANI Satrio Damardjati dalam kunjungan Ramadhan PETANI ke basis-basis produksi PETANI mengatakan, “bagaimana Mentan harus menetapkan sejauh mana kemalasan PETANI dan sebab-sebab kemalasannya. PETANI memiliki dua karakter motivasi yaitu transaksional motivation dan self motivation.”
PETANI dalam peningkatan kemakmuran bukan persoalan angka-angka anggaran pemerintah, karena kebutuhan PETANI bukan kuantitatif saja tapi juga kualitatif.
Pergeseran nila-nilai gotong royong menjadi sifat individualistis dan kapitalisme liberal juga perlu dipertimbangkan, belum di dukung wilayah orientasi PETANI.
Pertanian di Indonesia memiliki tipografi dan tipologi yang berbeda di luar Jawa dan di Jawa. Daerah lembah atau dataran tinggi, daerah perkotaan dan pedesaan. Wilayah Implementasi di lapangan baik lahan intensif atau ekstensif. Sehingga tidak bisa diratakan keluasan lahan. Sehingga PETANI tidak mampu menerjemahkan apalagi melaksanakan program Mentan. “Dan Mentan harus merevisi program, pernyataan dan beberapa hal yang telah disampaikan agar tidak terkesan sporadis namun tetap berkelanjutan,” tegas Ketum PETANI.
( Zeey/Team).
