Detikkasus.com I Pelalawan-Riau
Belasan unit alat berat yang rusak milik Pemda Pelalawan terduduk karena rusak dan tampak terlantar begitu saja. Anehnya Pemda Pelalawan justru menganggarkan dana APBD untuk pembelian ampibi dari pada memperbaiki belasan alat berat tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPC LSM Perkumpulan PERKARA (Pemerhari Kinerja Aparatur Negara) Pelalawan Amiruddin Yusuf di Bhakti Praja lokasi perkantoran Pemda Pelalawan pada Rabu (22/01/20) kepada media ini. Pengadaan puluhan unit alat berat tersebut, menelan dana APBD Pelalawan capai miliaran rupiah. Sangat disayangkan begitu alat berat itu sudah rusak, ditonggokkan begitu saja tanpa dilakukan pemeliharaan.
Sehingga kalau Pemda Pelalawan menggelontorkan dana APBD untuk pembelian ampibi yang baru, dinilai sangat sia-sia. Karena masih banyak alat berat yang tersedia tapi tidak dapat dipergunakan karena rusak. Selain alat berat juga ada beberapa unit mobil dump truck sudah lama terduduk di workshop itu, kata Amir.
Menurutnya dana APBD yang direncanakan untuk pembelian ampibi tersebut, lebih baik dianggarkan untuk perbaikan alat berat dan mobil-mobil dump truck itu supaya dapat dioperasikan, ujar Amiruddin memberi saran.
Sedangkan puluhan unit alat berat yang sudah rusak itu sudah bertahun-tahun terduduk di workshop tanpa perawatan sama sekali. Bayangkan berapa banyak ruginya uang APBD Pelalawan dengan kondisi seperti itu. Ironisnya lagi workshop tempat ditonggokan belasan unit alat berat tersebut tidak jauh dari kantor Bupati Pelalawan bahkan dilokasi pemukiman rumah dinas para kepala dinas. Tapi tampaknya para pejabat Pemda Pelalawan terkesan tutup mata, tidak mau peduli, ucapnya.
Kita melihat setiap tahun Pemda Pelalawan menganggarkan biaya pemeliharaan alat berat itu. Sehingga LSM PERKARA merasa curiga ada indikasi penyalahgunaan biaya pemeliharaan tersebut seperti yang terjadi pada operasional BBM/Migas yang sudah dilaporkan kepada pihak penegak hukum.
Amir menandaskan, kita sedang mengumpulkan dokumen-dokumen biaya pemeliharaan alat berat tersebut. Bilamana LSM PERKARA menemukan petunjuk adanya dugaan penyalahgunaan biaya pemeliharaan puluhan alat berat itu, dipastikan dalam waktu dekat akan di laporkan ke pihak berwajib, sebutnya dengan tegas.
Plt kepala Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan Pelalawan Hardian Saputra MT yang dikonfirmasi diruangannya menjawab “pada tahun 2019 lalu ada rencana pengadaan ampibi, tapi tidak jadi. Kata pak Bupati harus demo (uji coba kualitas ampibi tersebut), kalau bagus nanti baru dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2020 ini,” ucap Hardian menirukan Bupati Pelalawan HM Harris kepadanya.
Terkait dengan banyaknya alat berat yang masih rusak, Hardian mengaku telah menginfestarisirnya. Sekarang lumayan banyak yang bagus. Dulunya alat berat itu hampir semua terduduk. Maka itu diinfestarisir menjadi tiga bagian. Alat berat yang sudah rusak berat dan tidak bisa diperbaiki, didata. Yang masih bisa diperbaiki, disuruh hitung berapa biaya perbaikannya dan yang masih bagus, akan diservice supaya bisa dioperasikan (dipergunakan), imbuhnya. (Sona)
