Banda Aceh |Detikkasus.com -Salah satu direktur dana dan jasa bank aceh, Muhammad Hendra Supardi. Ketika di konfirmasi via whatsappnya, terkait apakah dana bantuan rehab program BSPS. Sudah masuk ke bank aceh untuk tahun 2024, terkait dana bantuan rehab rumah. Dari dinas PUPR yang saat ini, sedang dilakukan pencairan sesuai perintah dari balai perumahan PUPR aceh. Yang sudah bank aceh syariah salurkan 70 M sampai dengan bulan november tahun 2024, via whatsapp selasa 19/11/2024.
Untuk Konfirmasi lebih lanjut, silahkan boleh hubungi pak tarmizi untuk info lebih lanjut bang ya kebetulan beliau PIC BSPS.
Dan begitu juga, Riza Fahlevi. Tenaga ahli dari kementerian PUPR, menambahkan. Bahwa yang dapat kami sampaikan saat ini, tim dari kami sudah di instruksikan untuk cek kembali seluruh alokasi. Yang terdapat di kabupaten gayo lues, dan melaporkannya ke pada dirjen di jakarta secepatnya.
Sebelumnya diberitakan, aneh bin ajaib kepala balai penyediaan perumahan sumatera I. Deni Arditya, bungkam saat dikonfirmasi di nomor whatsApp 081325274***. Terkait program BSPS yang saat ini, tengah menjadi polemik di kabupaten gayo lues provinsi aceh sabtu 16/11/2024.
Yang mana persoalan tersebut, diantaranya adanya penerima bantuan program BSPS tidak tepat sasaran. Kedua adanya permasalahan yang mana program BSPS yang saat ini, berjalan menurut informasi belum ada perencanaan namun sudah mulai dikerjakan di kabupaten gayo lues. Untuk tahap V sebanyak 758 unit rumah bedah, yang bersumber dari APBN.
Diberitakan sebelumnya, pegiat LSM forum masyarakat pembela kebenaran (FMPK) di gayo lues, Syafruddin T kepada tim media ini mengatakan. Program bantuan rehab rumah di gayo lues, kini ditemukan banyak kejanggalan dan kecurangan mulai harga satuan material yang melambung dan digelembungkan.
Dikatakan, dari sisi lain. Kini terbukti banyaknya dari penerima manfaat tersebut, tidak tepat sasaran di gayo lues. Selain itu, juga banyak bantuan dari program BSPS. Itu tidak rampung dan tuntas dikerjakan selama ini, sehingga jadi terbengkalai.
Bahkan ada yang sudah diperjual belikan, oleh penerima manfaat tersebut. Yang terjadi di kecamatan kuta panjang, “menindak lanjuti kegaduhan dan keresahan yang muncul, ditengah-tengah masyarakat di kabupaten itu. Hal serupa, diakui aktivis dari pegiat LSM lumbung informasi rakyat (LIRA), M Purba SH.
Iya mengatakan, satker atau balai P2P sumatra I. Didalam pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari APBN 2024 tersebut, tidak terjadi penyalah gunaan wewenang dalam merealisasikan anggaran pada program BSPS. Khususnya, di gayo lues dan umumnya di provinsi aceh.
Kami meminta pihak terkait, dalam hal ini. Aparat penegak hukum mau pun komisi pemberantasan korupsi menegur dan mengingatkan sat-ker direktorat balai P2P sumatra I di banda aceh. Khususnya, pada anggaran untuk program BSPS. Yang bersumber dari APBN. Sebab temuan ini, sudah mencuat dan akan terus di kawal kedepannya” tegasnya purba SH itu.
Dan terkait, adanya temuan tersebut. Sudah di teruskan kepada menteri perumahan rakyat maruarar sirait di jakarta, melalui nomor whatsappnya +62 811-224-***. Namun, hingga berita ini ditayangkan belum ada jawaban.
(Pasukan Ghoib/Team GWI)
