Detikkasus.com l Subulussalam -, Adanya rumor beredar sangat kencang kabarnya Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) rangkap jabatan di dua Sekolah sehingga Insan Pers tertarik untuk menelusuri, anehnya Kepala Sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan (Capdin) tidak mampu memperlihatkan legalitas selasa (22/8/2023)
Dikutip dari sebahagian kabar dengan judul “Kepala SMA N.1 Longkip Rangkap Jabatan Bagaimana Ketentuan Kerjanya” Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Longkip rangkap jabatan, untuk yang pertama kalinya mengemban tugas di SMA Negeri 1 Longkib NPSN (10111320), yang berada dilokasi Desa Darul Aman Kecamatan Longkib. Kamis (3/08/2023)
Kemudian untuk yang kedua kalinya beliau mengemban jabatan sebagai PLT SMA Negeri Unggul NPSN (10107804), yang ada dijalan Syech Hamzah Fansyuri Desa Sikelondang, Kecamatan Simpang Kiri Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam provinsi Aceh.
Dalam suasana rangkap jabatan itu bagaimana ya’aa cara ketentuan untuk dapat waktu dengan tepat, agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak ada, yang tercederai bersamaan dengan ketentuan gajinya. Rangkap jabatan seperti ini sangat perlu ditelusuri lebih detail. Sebut nara sumber
Drs. D.M M.SPd sudah dikonfirmasi pada 31 Juli 2023 sekitar Pukul 09.58 WIB, sedangkan isi poin konfirmasi sebagai berikut:
1. Sudah berapa lama bapak sebagai PLT di SMA Negeri Unggul
Jl. Syech Hamzah Fansyuri ?,,,.
2. Apakah dalam rangkap jabatan sudah sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ?,,,.
3. Apakah dalam rangkap jabatan telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin dari atasan dan instansi terkait ?,,,.
4. Adakah pada bapak surat izin dari dinas terkait, jika ada mohon kirim dalam bentuk photo atau fail ?,,,,.
“Saya sekarang di SMA Negeri Unggul mulai (31/03/2023) dan mendapatkan SK (Surat Putusan) dari Dinas Provinsi, untuk lebih lengkapnya silahkan konfirmasi ke Kacab”. Ujar Drs. D.M, M.Spd.
Menimpali pernyataan Drs. D.M M.Spd tentang kebenaran Kepala Sekolah SMA Negeri Unggul (NPSN) dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (10107804) Jln. Syech Hamzah Fansyuri. Kemudian dikutip dari oknum pengajar yang tidak ingin namanya tercantum berkata.
Yang berperan sebagai pengajar untuk melihat serta mengetahui kebenaran SK Provinsi. Sebab beliau tidak berkenan untuk memperlihatkan izin dinas nya
secara harfiah birokrasi ditelusuri dan dikutip bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang ada di indonesia.
Seorang pegawai negeri sipil termasuk kepala sekolah tidak diperbolehkan rangkap jabatan di dua tempat yang berbeda. (10/8/2023) Insan Pers mengkonfirmasi A.B S.pd, walaupun sudah checkish dua biru beliau yang terhormat tidak dapat memberikan layanan informasi bahkan bahkan ditelpon juga enggak konek.
Dalam hal ini Insan Pers menanyakan legalitas dan bagaimana ketentuan kerjanya pada A.B S.pd, M.pd Kepala Cabang Dinas pendidikan, beliau yang terhormat juga tidak mampu untuk memperlihatkan legalitas Drs. D.M M.SPd dalam rangkap jabatan, sehingga kisah ini bisa disebut ‘aneh’.
Ketidak mampuan A.B S.pd, memperlihatkan legelitas, serta menjelaskan ketentuan kerjanya sebenarnya, dapat menjadi tanda kutip yang sangat serius dalam dunia Pendidikan, atau mungkin ada kongkalikong diantara A.B S.pd, dan Drs. D.M M.SPd, agar dapat bersahaja menikmati bersama Bantuan Operasional Siswa (Bos) Sebut Sumber (M. Sianipar)