Detikkasus.com|JATENG
SEMARANG- Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat telah berakhir pada hari minggu 25 Juli 2021. Namun pemerintah telah resmi memperpanjangnya hingga senin 2 agustus 2021 mendatang.
Pro dan kontra pun bermunculan terkait diperpanjangnya masa penerapan PPKM darurat. Disela kesibukanya kepada Awak media A.M.Jumai sebagai
Ketua Majelis pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhamadiyah Jawa Tengah juga menyampaikan pendapatnya, sabtu (31/07/2021)
AM.Jumai , menegaskan keputusan tersebut merupakan kebijakan prerogatif pemerintah. Meski begitu dirinya meyakini, kebijakan tersebut pasti diambil setelah pemerintah melihat situasi perkembangan terkini kasus Covid-19 dan masukan berbagai ahli.
“Tugas negara dan pemerintah berdasarkan konstitusi adalah melindungi rakyat di antaranya dari bahaya pandemi dan mensejahterakan mereka. Oleh karena itu kalau menurut penilaian pemerintah masalah penularan virus Covid-19 masih belum terkendali maka untuk kebaikan rakyat menurut pemerintah PPKM Darurat harus dilanjutkan ya silakan dilanjutkan, lebih lanjut AM.Jumai mengatakan
pemerintah harus membantu perekonomian rakyat terutama kelompok lapis bawah . Hal itu lantaran kebijakan PPKM Darurat membatasi ruang gerak masyarakat. Disatu sisi masyarakat diminta untuk taat tidak keluar rumah, menjaga jarak seakan-akan seperti bayak beredar meme-meme di media sosial, masyarakat kita dikurung tidak keluar rumah sudah dan sudah menjadi kewajiban dari pemerintah untuk memperhatikan semuanya itu, masyarakat juga harus mentaati apa himbauan pemerintah seperti halnya tidak boleh makan di warung atau pembatasan waktu berjualan dan makan diwarung, selama ini banyak terlihat pemerintah melalui satpol PP contohnya melarang dan mengejar- ngejar masyarakat yang lagi makan di warung, sebenarnya ada hal yg lebih penting yakni perlu di cari tau masyarakat yg tidak bisa makan hal ini sangat penting dan perlu di cari tau juga.
Termasuk bantuan-bantuan yang sekarang sedang berjalan perlu di update kembali datanya karena masih ada warga yang seharusnya berhak mendapat bantuan justru belum mendapatkan bantuan ,ini riil terjadi di lingkungan masyarakat makanya perlu sekali ,peran RT,RW, lurah supaya data benar-benar akurat supaya data tidak disalah gunakan terkesan main-main”ungkap Jumai
Lebih lanjut saat awak media menanyakan kiprah Muhamadiyah sendiri dalam situasi kondisi saat ini AM.Jumai Menyapaikan “melalui organisasi Muhamadiyah kebetulan saya sebagai
Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhamadiyah saat ini ada namanya ketahanan pangan yang digerakan oleh komunitas-komunitas yang namanya lumbung pangan dari amil zakat dan sistem pembagianya, didalamnya ada dapur umum , juga pelayanan kesehatan termasuk pemanfaatan gedung-gedung milik Muhamadiyah sebagai tempat isolasi bekerja sama dengan pemkot semarang artinya kami dari kekuatan masyarakat sudah melakukan memberikan penyeimbang. Hal yang lebih tegas saya katakan saat ini pemerintah secara formal perlu mengandeng tokoh-tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh ormas karena selama ini tim covid-19 yang dimiliki provinsi Jawa Tengah ataupun kota kabupaten tidak melibatkan Tokoh Agama ,tokoh masyarakat juga tokoh ormas secara formal, karena kalau dilibatkan sebenarnya akan bisa berguna mengetahui terkait rencana-rencana, pendampingan secara Komperhensip” pungkas A.M.Jumai
(AD-DK)
