Aktivis Jaka Jatim Pamekasan Geruduk DPRD, Paksa Anggota Teken Surat Dukungan Terhadap KPK, Reporter Hernandi K S.Sos M.Si

Indonesia – Jawa Timur – Kabupaten Pamekasan, detikkasus.com – Akrtivis Jaringan Kawal Jatim (Jaka Jatim) Korda Pamekasa Madura Jawa Timur mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat

Kedatangan sedikitnya 50 aktivis Jaka Jatim Korda Pamekasan ke DPRD kamis 24/8 untuk memberikan dukungan moral kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan kasus korupsi di Kabupaten Pamekasan

Dengan pengawalan petugas di halaman DPRD Pamekasan, Musfik korlap aksi menggelar orasi dan meminta Anggota DPRD Pamekasan datang menemui pendemo
“Hari ini kita memberikan dukungan kepada KPK, Tolong Anggota DPRD bersama kami menanda tangani surat dukungan yang akan di sampaikan kepada KPK,”teriak Musfik

Baca Juga:  Bhabinkamtibmas Pelapuan Sambang Kerumah Warga Sampaikan Himbauan Kamtibmas

Tidak lama berorasi sejumlah anggota DPRD mendatangi para pendemo, namun sempat terjadi ketegangan antara pendemo yang memaksa menandatangani surat dukungan dengan anggota DPRD yang tidak mau menanda tangani

Selain itu terjadi perdebatan keras karena anggota DPRD tidak mau membubuhkan stempel yang di minta pendemo dengan dalih masih harus berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD

Baca Juga:  이 결의안은 1991 년 8 월 29 일 세미

Tidak ingin situasi tidak kondusif, aparat keamanan membantu memediasi antara Perwakilan Aktivis Jaka Jatim dengan sejumlah anggota DPRD

Dalam kesepakatan itu aktivis Jaka Jatim memberikan waktu 5 x 24 jam anggota DPRD untuk menandatangi dan membubuhkan stempel surat dukungan

Dalam surat dukungan yang ditujukan kepada KPK RI nomor 015/Jaka Jatim/DM/VIII/2017 dan di tanda tangani oleh Ketua Korda Jaka Jatim Pamekasan menyebutkan Jaka Jatim meminta KPK mengusut tuntas kasus korupsi di Kabupaten Pamekasan

Baca Juga:  BPINKPN PARI USUT TUNTAS TAMBANG BIJI BESI DI TENGARAI TIDAK SESUAI TITIK KORDINAT.

Selain itu KPK harus mengawasi Lembaga Penegak Hukum lainnya supaya serius menangani kasus korupsi, KPK harus memberikan pembinaan dan penyadaran terhadap Pemkab Pamekasan, Jaka Jatim beserta masyarakat memberikan dukungan penuh maupun apresiasi kepada KPK yang telah bekerja profesional dan menetapkan tersangka kasus korupsi di Kabupaten Sampang. (Her).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *