Banda Aceh |Detikkasus.com -Dengan adanya hasil pantauan secara logika dan akal sehat kita berpikir, awak media detikkasus.com ini. Merilis kembali dengan lugas dan tegas berita untuk publik, lembaga legislatif kebanggaan rakyat aceh yang tak lain dan tak bukan adalah lembaga perwakilan rakyat aceh sendiri yang dinamakan DPR aceh, namun ironisnya sampai saat ini belum terlihat profesional dalam pengesahan anggaran pendidikan aceh, telah terjadi tolak-tarik atas keperluan dan kebutuhan politik, ini terbukti dari penjelasan dari pihak dinas pendidikan Aceh bahwa untuk guru honorer SMA/SMK serata SLB sekolah swasta memang dari awal tidak di anggarkan untuk tahun 2023, menurut dinas pendidikan aceh mereka sudah mengusulkan sekaligus dengan guru honorer SMA/SMK negeri pada tahun 2022, tetapi waktu di DPA sudah hilang anggaran untuk sekolah swasta.
Wah-wah itu lah DPR aceh, kayaknya DPRA akan bertabrakan kepentingan dengan pemerhati pendidikan di aceh, patut dan layak dipertanyakan, bagaiman cara menghancurkan pendidikan swasta di Aceh, yang telah banyak berkorban membantu pemerintah baik pemerintah pusat mau pun daerah dalam melanyani masyarakat nusantara, apakah pernah berpikir aceh pernah komplik disaat anak bangsa takut bersekolah disekolah negeri karena berkejauhan maka para pemerhati pendidikan mendirikan pondok pendidikan dan yayasan-yayasan untuk mendirikan lembaga pendidikan, pernahkah berpikir dan melihat perjalan sejarah kearah situ, aceh rupaya bukan saja komplik dengan senjata, setelah damaipun masih komplik dengan berbagai kepentingan politik, dan patut dipertanyakan “ada apa dengan DPR Aceh”.
Dra.Husniati Bantasyam selaku ketua KoBar-GB Aceh, sangat menyayangkan baik untuk pihak pengambil kebijakan dari TAPA maupun BANGGAR DPRA kenapa untuk guru sekolah swasta dihilangkan, sepertinya ada dugaan mereka lebih mengutamakan untuk kepentingan fisik dan perjalanan dinas sementara kepada pendidik dianggap sepele aja karena difisik dan perjalanan dinas mendapatkan banyak fee, disini perlu pemeriksaan oleh pihak penegak hukum pemerintah Aceh, supaya terkuak jelas ada tidaknya permainan didalamnya.
Dra. Husniati Bantasyam menambahkan yang kita pertanyakan kenapa pihak pemerintah tidak mengatakan dari awal kalau dana tidak ada untuk guru swasta agar mereka tidak mengharapkan lagi dan bisa mencari kerja di tempat lain, ini sudah 3 bulan mereka mengajar baru di katakan dana belum ada dan belum dianggarkan, dan kami akan anggarkan di APBA perubahan nanti, enteng bangat berkomentar, sedangkan itu kebutuhan nasip orang banyak yang terzalimi, apakah mereka tidak pernah berpikir, inilah nasip aceh yang terus berkomplik sepanjang masa.
(Abunas Ka.Biro Lhokseumawe)
