Lampung Timur | detikkasus.com – Jum’at 13-4-2018 – Gerah dengan mandulnya kinerja Kejaksaan Tinggi Lampung dalam menanggapi dugaan korupsi, memaksa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Lampung Timur untuk menggelar aksi unjuk rasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi La -mpung, Senin (16/4) mendatang.
Selain itu, GMBI Distrik Lampung Timur juga menuding pihak Dinas PUPR Provinsi Lampung telah kongkalikong dengan rekanan pelaksana kegiatan untuk melancarkan aksi korupsi.
Dalam laporannya, GMBI Lampung Timur menduga jika realisasi proyek jalan di Way Kambas diduga tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknis. Karena, nominal anggaran tidak relevan dengan kualitas mutu hasil pekerjaan.
Ketua GMBI Lampung Timur, Burhan, menduga jika Dinas PUPR Lampung telah abai terhadap pengerjaan proyek di kabupaten tersebut.
“Kita sudah lapor ke Dinas PUPR kalau proyek jalan ke Waykambas yang dikerjakan rekanan tidak sesuai. Dari segi ketebalan dan kepadatan. Kita sudah laporkan, tapi tidak ada tanggapan dari mereka,” terang Burhan, Jum’at (13/4).
Karena itu, dia menyatakan, akan melakukan aksi demo ke Kantor Dinas PUPR dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.
Dia meminta, Dinas PUPR dan Kejati mengevaluasi hasil kinerja rekanan yang ada di Lampung Timur.
“Kita minta ke Kadis PU Lampung untuk meninjau kembali, kerjaan yang telah dikerjakan rekanan. Terus untuk Kejati Lampung kita harap semua laporan yang sudah dilaporkan GMBI segera ditindaklanjuti,” pintanya.
Rencananya, estimasi massa yang akan melakukan aksi tersebut sekitar 200 orang. Dengan rute, Kantor DPRD Provinsi Lampung, Kantor Dinas PUPR dan Kejati.
Berbagai kalangan menilai jika aksi unjuk rasa yang digelar masyarakat terhadap kinerja pemerintah merupakan anti klimaks dari kekecewaan terpendam yang akhirnya memuncak.
“Selama ini gerakan masyarakat selalu di pandang sebelah mata. Aspirasi yang disampaikan selalu dispelekan, bahkan tidak sedikit laporan masyarakat kepada aparat hukum terkait dugaan korupsi akan dimentahkan,” ujar salah seorang aktivis di Bandar Lampung.
Selain itu, dia juga menilai ini kinerja pihak Kejati Lampung dalam menindaklanjuti laporan terkait korupsi akan selalu mandek dan tidak jelas arahnya. “Saya rasa wajar jika akhirnya masyarakat Lampung Timur berontak dan nekat menggeruduk kantor Dinas PUPR Lampung dan Kejati Lampung sebagai ekspresi kekecewaan mereka,” paparnya
(Bambang/irfan)
