WAGUB SAMPAIKAN KEBUTUHAN PRIORITAS INFRASTRUKTUR JAMBI Harap KemenPURR Akomodir Usulan Jambi.

 

 

Detikkasus.com | Jambi, Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, menyampaikan kebutuhan prioritas infrastruktur Provinsi Jambi. Wagub berharap agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakomodir usulan Provinsi Jambi, untuk menunjang perekonomian Provinsi Jambi. Hal itu dikemukakan Wagub dalam Pra Konsultasi Regional Kementerian PUPR Se Sumatera Tahun 2018 yang berlangsung di Abadi Convention Centre (ACC) Jambi Rabu (7/3/18) malam. Sekjen Kementerian PUPR, Prof.Dr.Ir.Anita Firmanti Eko Susetyowati,MT ikut serta dalam acara tersebut.

 

Wagub menyambut baik kegiatan Pra Konreg tersebut, untuk berdiskusi dengan Kementerian PUPR dimana Pemerintah telah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 yaitu pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas, dan sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi tahun 2019 yaitu pembangunan yang merata dan berdaya saing. Kedua tema pembangunan Tahun 2019 ini memiliki fokus yang sama dan saling berkaitan, yaitu persoalan pemerataan pembangunan dan upaya pemantapan ekonomi.

Baca Juga:  Akselerasi Vaksin Booster, Kapolri: Agar Imunitas Warga Meningkat Sehingga Tekan Laju Covid-19

 

Wagub menyampaikan kebutuhan prioritas Provinsi Jambi yang merupakan kewenangan nasional diantaranya peningkatan ruas-ruas jalan nasional akses menuju Pelabuhan Muara Sabak, Jalan akses Candi Muara Jambi, Jalan akses Pelabuhan Roro, serta pembangunan Jembatan Batanghari III,  penanganan Daerah Irigasi (DI) dan Daerah Irigasi Rawa (DIR),  kewenangan nasional dalam rangka mendukung kedaulatan pangan khususnya Daerah Irigasi Batang Asai, pengendalian banjir perkotaan khususnya Kota Jambi, Kabupaten Bungo dan Kota Sungai Penuh yakni pembangunan turap dan kolam retensi serta revitalisasi kawasan Danau Sipin, Danau Teluk dan Danau Kerinci.

 

Selanjutnya, lanjut Wagub, penataan kawasan ruang terbuka hijau Masjid Agung Al Falah, Taman Rajo dan kawasan Bandara Sultan Thaha, eks MTQ, penataan kawasan wisata Candi Muaro Jambi serta penanganan kawasan kumuh, pembangunan Rumah Susun Sewa RSUD Hasyim Hanafi Bungo, dan Rumah Susun untuk PNS serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Baca Juga:  POHON BESAR DI RSUD BUNUT SUKABUMI TUMBANG, WARGA SEKITAR DAN PENGUNJUNG BERHAMBURAN.

 

“Kebutuhan prioritas Provinsi Jambi yang tentunya nanti akan menjadi bagian dalam pembahasan teknis dan besar harapan saya kiranya Ibu Sekretaris Jenderal dan para pejabat dapat mempertimbangkan untuk diakomodir,” harap Wagub.

 

Selain itu, Wagub mengatakan, dengan dijadikannya Jambi sebagai tuan rumah dapat berdampak positif terhadap perekonomian Provinsi Jambi karena dihadiri lebih dari 500 orang peserta selama tiga hari kedepan. “Akan terjadi cukup banyak aktivitas yang memanfaatkan jasa perhotelan, transportasi, perdagangan, dan jasa lainnya yang secara tidak langsung juga memberikan Multiplier Effect baik untuk usaha skala besar menengah hingga sekarang kecil dan mikro,” harap Wagub.

 

Sementara dalam sambutan Sekjen Kementerian PUPR, Prof.Dr.Ir.Anita Firmanti Eko Susetyowati,MT  menjawab langsung kebutuhan Provinsi Jambi untuk pembangunan Jembatan Batanghari III serta akses jalan menuju  Pelabuhan Muara Sabak. “Untuk Jembatan Batanghari belum bisa dilaksanakan tahun ini, bisa dipersiapkan semuanya pada akhir tahun 2019 tender 2020 dikerjakan, untuk jalan menuju Pelabuhan Muara Sabak kita janjikan selesai pengerjaan (rampung),” kata Prof. Anita.

Baca Juga:  Seluruh Pelaku UMKM Pacitan Harus Terima Program BPUM

 

Menurut Prof. Anita, terkait pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan, lebih fokus dan efisien dan bisa diselesaikan dalam kurun waktu satu periode kepemimpinan. “Kementerian PUPR tidak ingin lagi membangun dalam kurun waktu yang lama karena berbeda kepemimpinan akan berbeda kebijakan dan kita tidak ingin nanti hanya tiang saja lalu mangkrak,” ungkap Prof. Anita.

 

Acara tersebut juga diikuti Bappeda Se Sumatera dengan menghadirkan KPK guna mengetahui hal-hal yang menjadi perhatian bersama dalam melaksanakan pembangunan guna menghindari kebocoran  dan potensi korupsi pada pembangunan infrastruktur.ita/hms

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *