Provinsi Jatim – Kabupaten Lumajang: Detikkasus.com – Ini jawaban nya terkait dengan KPK datangi Pemkap Lumajan Kemarin , (22/11/2017), tidak ada hal lain selain Meninjau Kesiapan Pemkab Lumajang Dalam Komitmen Untuk Pemerintahan Bebas Korupsi.
Guna mengklarifikasi kedatangan 2 orang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di pemkab Lumajang, Rabu (22/11/2017) kemarin, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan dari berbagai kalangan masyarakat.
Plt Sekda Lumajang menegaskan bahwa kedatangan kedua orang anggota KPK tersebut hanyalah bagian dari tindak lanjut dari komitmen penandatanganan yang dilakukan oleh seluruh Bupati sejawa timur (Jatim) bersama Gubernur Jatim bulan Juni 2017 lalu di Surabaya.
“2 Orang dari KPK bagian Deputi Pencegahan Koordinasi dan super visi satu Jatim”,Ujar Drs. Nur Wakhid Aliyusron, Kamis (23/11/2017).
Masih menurut Nur Wakhid kedatangan anggota KPK tersebut hanya meninjau dari kesiapan Pemkab Lumajang dalam berbagai hal, khususnya dalam administrasi maupun yang lainnya yang menjadi komitmen dalam penandatangan tersebut, tambahnya, anggota KPK dari Deputi Pencegahan ini membawahi 10 provinsi, tujuan utamanya untuk melakukan pemetaan dan tatakelola.
“Untuk memantau sejauh mana kesiapan pemkab Lumajang dalam menindak lanjuti komitmen bersama yang telah ditandatangani dulu”,Tambahnya.
Ada 8 Item yang menjadi keepakatan pada waktu itu diantaranya soal perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, Penguatan Apip, management SDM , Perijinan, Tanah Kas Desa, dan kekayaan pejabat negara, dari 8 item tersebut pihak pemkab juga berkoordinasi dan berkonsultasi terkait perencanaan yang bakal diberlakukan.
“Kami juga berkoodinasi terkait perencanaan yang bakal kita jalankan, tujuannya agar kita tidak menyalahi aturan”,Ucapnya.
Dengan demikian Pemkab Lumajang dalam menjalankan semua sistem perencanaan pemerintahan agar tidak berbenturan dengan hukum, pihaknya terus berupaya berkoordinasi dengan bermagai macam kondisi dan situasi, sehingga diharapkan kedepan pemerintahan di Kab. Lumajang tidak mengalami kendala dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada.
“Kami juga berkoordinasi dan juga melakukan konsultasi untuk perencanaan yang bakal kita jalankan”,Pungkasnya.(RN).
