Indonesia – Jawa Timur – Kab Lamongan, detikkasus.com – Pemohon pengajuhan KPR rumah bersubsidi di wilayah Kabupaten Lamongan, terkesan PHP (Pemberiahan Harapan Palsu) pada User, dengan proses yang agak ribet dan uang muka yang terlalu tinggi mulai pengembang, rumah bersubsidi yang dapat dikase melalui skema Fasilitas Ikuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP). Dinas pemerintahan terkait dan pihak bank sendiri, user sangat mengeluh terhadap kebijakan pihak-pihak terkait.
KPR rumah bersubsidi pengembang harus siap karena sebagai pelaksana di lapangan karena untuk KPR rumah bersubsidi tersebut program lansung dari pemeritah, dari uang muka 1% (satu persen) dengan harga Otr Rp 123.000.000.00.untuk rakya yang betul-betul belum punya rumah dan berpenghasilan rendah.
Dari ini ada salah satu User Perumahan di wilayah Lamongan merasa di bohongi karena telah membayar uang muka dengan lunas kurang lebih Rp 16.000.000.00, yang di mintak oleh Pengembang sebagai Admintnitrasi Fasilitas Umum(FASUM) dan Biaya Pembuatan Akta Tanah (BPAT). Dalam hal ini sangat di sayangkan karena sudah soroti olehLembaga Swadya Masyarakat ( LSM) Iham Nusantara yang berada di Kabupaten Lamongan.Dugaan penyipangan program pemerintah dan larinya kemana uang muka yang lebih dari 1%(satu persen) tersebut.
Perbandingan uang muka untuk program KPR rumah bersubsidi dengan harga OTR yang sama dan angsuran hampir sama, tapi kenapa uang muka berbeda ada apa, melalaui brosur dan chat via What Shap salah satu merketing perumahan tersebut yang di temukan oleh tim Investigasi Lsm Ilham Nusantra, hanya dengan uang muka Rp 1.230.000.satu persen dari Otr dan biaya BPAT sesudah di persutujuhi pihak bank atau sudah di Acc di suruh membayar sebesar Rp 3.100.000. di lapangan sabtu (04/11/2017). pukul 11.00.wib, kejanggalan yang membuat warga berpenghasilan rendah ini akan di pertanyakan oleh pihak Lsm ke pihat terkait dan pengembang.
Pelayanan yang tidak sesuai terbukti sesusai kenyataan, dari Pengembang dan pihak Bank, waktu Akad kredit banyak di sampaikan dari pihak bank ke User bila rumah sudah ready atau siap huni, maka saya sampaikan pasti semua sudah terpenuhi seperti Listrik sudah nyala dan air bersih sudah bisa di pake, tuturnya pihak bank di hadapan user. Kenyataan di lapangan tidak sesuai yang di ucapan waktu Akad kredit, User sudah mengansur 3 (tiga) kali angsuran tidak ada perubahan terkait Fasilitas Umum belum juga ada.
Kalao di tanyakan ke pihak produksi dan pengembang hanya janji dan bebragai alasan dengan harapan harapan manis tapi semua palsu.
Untuk ini pemerintah terkait harus bertindak tegas dalam memantau program KPR rumah bersubsidi, jangan hanya kalau mau mencalonkan anggota saja berbicara manis manis kepada warga masyarakat”tuturnya tim Lsm kepada awak media. (Agnes/Tim)
