Humbahas | Detikkasus.com Bupati Humbahas Dr. Oloan P Nababan SH.,MH hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara virtual, di Ruang Rapat Setdakab, Senin, (17/3-2025).
Rakor tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergi tugas dan fungsi Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN RI Nusron Wahid, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Menteri Transmigrasi RI Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai.
Dalam sambutannya, Menteri dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pentingnya penandatangan Nota Kesepahaman ini agar ada kejelasan terkait permasalahan Tata Ruang dan berharap agar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) semua daerah dapat diselesaikan.
‘’Penandatangan nota kesepahaman yang melibatkan beberapa unsur kementerian ini dirasa sangat penting karena baik pemerintah maupun dunia usaha memerlukan kejelasan dan kepastian terkait beberapa permasalahan yang belum selesai terutama menyangkut masalah tata ruang, yakni Rencana Tata Ruang Wilayah yang juga dilanjutkan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kita berharap RTRW dan RDTR semua daerah dapat diselesaikan karena sampai saat ini dari 38 Provinsi baru sebanyak 19 Provinsi yang telah menyelesaikan Peraturan Daerah mengenai RTRW.’’ Jelasnya.
Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Dr. Muh Aris Marfai, S.Si., M.Sc menekankan kepada Pemerintah Daerah, bahwa kebutuhan peta dasar dalam hal ini penegasan batas desa/kelurahan sangat penting. Sesuai arahan Permendagri No. 45 Tahun 2016 peta dasar yang akan dilaksanakan dengan BIG akan menjadi dasar hukum untuk menyusun RDTR dan juga akan menjadi kepastian hukum untuk melaksanakan pembangunan berbasis desa.
Dr. Sri Haryati, S.Pi., M.Si Selaku Dirjen perumahan perkotaan pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI menyampaikan Program 3 Juta Rumah adalah salah satu program prioritas pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat Indonesia, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengarahkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), PKG merupakan upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan yang bertujuan untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini, mencegah penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Diharapkan kepada para Bupati/Walikota untuk terus mendukung dan mengoptimalkan capaian PKG,” tambahnya.
Hadir dalam rapat ini, Sekda Chiristison Marbun, Asisten Pemerintahan dan Kesra Jaulim Simanullang, Kadis PUTR Renward Marpaung, Kadis PKP Anggiat Simanullang, Kadis PMPTSP Rudolf Manalu, Kadis Pertanian Junter Marbun, Kadis PMDP2A Maradu Napitupulu, Plt. Kepala BKPSDM Eliapzan Sihotang, Plt. Kadis Kesehatan Gunawan Sinaga, Plt. Inspektur De Zon Franata. (Evendy/Dskomfo)
