Aceh Singkil l Detikkasus.com – Sabtu (8/3/2025) Dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Badan Permusyawaratan Gampong (BPG) Kuta Batu, Kecamatan Simpang kanan, kembali mencuat dan menjadi sorotan masyarakat.
Sejumlah warga mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan oknum BPG yang rangkap jabatan menjadi imam, diduga melampaui batas kewenangannya, sehingga berpotensi merugikan kepentingan publik serta mencederai prinsip transparansi dan demokrasi desa.
Dikutip dari kabar edisi (7/3/2025) dengan judul “BPG Diduga Diskriminatif terhadap Aspirasi Masyarakat”, Camat “Buang Badan”. Masyarakat Gampong Kuta Batu kecewa dengan sikap Badan Permusyawaratan Gampong (BPG) yang diduga melakukan diskriminasi terhadap aspirasi mereka, terutama terkait rencana penunjukan Rosmaida Berutu, S.IP sebagai Penjabat (Pj) Keuchik Kuta Batu. Warga menilai BPG mengabaikan suara masyarakat.
Situasi ini semakin diperburuk dengan sikap Camat Simpang Kanan, Mara Adam Daulay, yang dinilai tidak tegas dalam menyikapi polemik tersebut. Saat dikonfirmasi mengenai dugaan diskriminasi oleh BPG dan warga terhadap perubahan Kuta Batu, Adam Dauly justru dinilai “buang badan” dan tidak memberikan solusi konkret.
Dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa ketua BPG Kuta Batu sudah mengangkangi Pasal, rangkap jabatan yang dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan lainnya.
Pada Pasal 52 KUHP tentang penyalahgunaan jabatan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain dapat dipidana dan jika kita mengacu pada Pasal 55 KUHP juga ada aturannya , ujar Ridwan Manik.
Menurut laporan yang beredar, Ketua BPG Isnaini Sambo diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan jabatan, seperti intervensi berlebihan dan diskriminatif terhadap ras dan agama, pemaksaan kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu, hingga tindakan yang dinilai melemahkan peran dalam menjalankan roda pemerintahan desa.
“Kami merasa keberadaan BPG yang seharusnya menjadi mitra pemerintah desa justru beralih fungsi menjadi alat kepentingan kelompok tertentu. Ini tentu sangat merugikan masyarakat,” ujar Ridwan Manik seorang warga.
Menanggapi hal ini, tokoh masyarakat setempat meminta pihak berwenang segera mengambil langkah tegas agar kejadian serupa tidak terus berulang. Mereka menegaskan bahwa BPG memiliki tugas sebagai lembaga pengawas dan penyambung aspirasi masyarakat, bukan alat kepentingan pribadi atau kelompok.
“Kami berharap ada tindakan tegas dari instansi terkait. Jika terbukti ada penyalahgunaan wewenang, harus ada sanksi yang diberikan, baik berupa teguran keras, pencopotan jabatan, atau bahkan proses hukum jika diperlukan,” tegas Ridwan Manik salah satu tokoh masyarakat.
Sementara itu, pihak pemerintah desa maupun dinas terkait diharapkan segera turun tangan melakukan investigasi guna memastikan kebenaran dugaan ini. Keberadaan BPG seharusnya menjadi pilar demokrasi di tingkat desa, bukan malah menjadi sumber masalah yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas harus menjadi prioritas utama bagi setiap unsur pemerintahan desa. Masyarakat berharap ada tindakan konkret agar kepercayaan terhadap lembaga desa tetap terjaga. (M. Sianipar)
