Tanjab Barat l Detikkasus.com – Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama jajaran Pemkab,PT DAS,Kepala Desa dan Masyarakat Kelompok Tani Sungai Rambutan, Desa Kampung Baru,Kecamatan Batang Asam menggelar hearing terkait tindak lanjut
Pengaduan masyarakat anggota kelompok Tani Sungai Rambutan tentang tidak transparannya ketua kelompok Tani Sungai Rambutan Desa Kampung Baru dalam penyaluran uang kompensasi dari PT.DAS kepada masyarakat anggota kelompok Tani Sungai Rambutan.
Diketahui, surat pengaduan masuk di DPRD 27 Desember 2023 lalu,Namun ironisnya ketua kelompok Tani Sungai Rambutan Desa Kampung Baru selaku penanggung jawab uang kompensasi dari PT DAS itu,tidak muncul batang hidungnya dalam hearing yang digelar,Senin (8/1/2023) Pagi di Gedung DPRD Tanjab Barat.
Rapat gabungan yang dipimpin oleh Wakil ketua II Syafril Simamora,SH.itu akhirnya membuat rekomendasi kepada Pemerintah Daerah(Pemkab) Tanjab Barat melalui Dinas Perkebunan Tanjab barat untuk memangil secepatnya ketua Kelompok Tani Sungai Rambutan,”ujar Hamdani ketua komisi lll Anggota DPRD Tanjab Barat dari Praksi PDI-Perjuangan ini.
Dikatakan politisi PDI-Perjuangan dari Dapil Kecamatan Batang Asam ini merasa kesal dengan tidak hadirnya ketua Gapoktan Sungai Rambutan tersebut,”saya sebagai putra asli Desa Kampung Baru merasa kesal dengan mangkirnya ketua Gapoktan ini.”kenapa takut ,tidak harus di takutkan di sini kita malah ingin meluruskan persoalan yang ada biar semua jelas dan jadi terang benderang kalau kita merasa benar tidak perlu takut,di lembaga gedung DPRD ini lah tempatnya masyarakat mengadu mencari solusinya,kami sebagai wakil rakyat perpanjangan tangan Masyarakat wajib untuk menyelesaikannya agar persoalan yang ada tidak semakin berlarut seperti benang kusut sampai kerana hukum,”tegasnya.
Apalagi tidak ada itikad baik dari pihak yang bersangkutan untuk hadir menjelaskan duduk permasalahan tersebut, tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita”ada apa?
“Karena tidak hadir dalam rapat bersama pihak terkait, sehingga kami sepakat untuk membuat rekomendasi kepada pemkab memangil secepatnya bersangkutan kalau tidak ada juga etika baik maka terpaksa melalui jalur hukum,” serunya.
Dalam hearing tersebut, hanya ketua Gapoktan Sungai Rambutan yang tidak hadir sedangkan semua pihak hadir semua baik dari pihak perusahaan,dinas terkait,kades,”tegasnya.
(Ben)
