PONTIANAK I Detikkasus.com – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., menjadi Mentor sekaligus menghadiri secara daring Seminar Implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)Tingkat I Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia atas nama Alexander Wilyo, S.STP., M.Si. yang juga merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Jum’at (1/12/2023).
Proyek Perubahan PKN Tingkat I LAN RI atas nama Alexander Wilyo, S.STP., M.Si ini mengangkat judul “Penguatan Harmoni Sosial melalui Kolaborasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk mendukung Ibu Kota Negara”.
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat yang juga sebagai mentor untuk Peserta PKN Tingkat I tersebut menjelaskan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) yang akan dipindahkan ke Kalimantan hendaknya didukung oleh seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan dari semua etnis/suku, dan suksesnya IKN ini karena kita beragam suku di Kalimantan tentunya diharapkan adanya keharmonisan kehidupan di Kalimantan ini untuk mendukung IKN.
Kemudian Penjabat Gubernur Kalbar juga menjelaskan jika berbicara tentang keharmonisan diharapkan tidak ada kecemburuan sosial, dan ketimpangan ekonomi yang bisa menimbulkan konflik antar etnis, atau adanya perbedaan ekonomi yang mencolok, dan hal itulah yang ditakutkan menjadi polemik karena adanya aparatur atau masyarakat yang pindah membawa kecemburuan ketika adanya IKN, dan Proper Alexander Wilyo ini mempunyai ide agar ketimpangan atau polemik tersebut tidak terjadi ketika adanya IKN.
“Di Kalimantan Barat sendiri masih adanya gap yang lebar jika di lihat di data BPS tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kaltim 78,20, sedangkan di Kalbar 70,47 ada selisih 8 point bedanya, demikian juga dengan daerah lainnya, dan dengan pengeluaran perkapita untuk Kaltim Rp. 13.202.000,- sedangkan Kalbar Pengeluaran Per kapita hanya Rp. 9.810.000,-, kemudian Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim Rp.3.360.858,- sedangkan di Kalbar Rp. 2.702.616,- “, papar Pj. Gubernur Harisson.
“Dengan munculnya gap yang ada tersebut maka bagaimana Alexander Wilyo ini membuat Peraturan Gubernur tentang bagaimana seluruh Stakeholder yang ada di Kalimantan Barat ini dapat bersama-sama melakukan kolaborasi dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, dan di Pergub tersebut sudah diatur tentang apa yang harus dilakukan untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat nantinya”, harap Harisson.
Penjabat Gubernur Kalbar sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Alexander Wilyo melalui Proyek Perubahannya yang sudah diupayakan dalam bentuk Peraturan Gubernur yang sekarang sedang dilakukan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri RI.
Penjabat Gubernur Kalbar juga mendukung apa yang telah diupayakan oleh Alexander Wilyo, tentang bagaimana kita berkolaborasi, memberdayakan ekonomi masyarakat, dalam rangka mendukung keharmonisan antar etnis, antar daerah di Kalimantan Barat, untuk mendukung Ibu kota negara kita yang rencananya akan pindah di Pulau Kalimantan di daerah Penajam Pasir Kalimantan Timur.
Dikesempatan yang sama Bupati Kabupaten Ketapang, Martin Rantan juga mendukung Proyek Perubahan yang disampaikan oleh Alexander Wilyo tersebut. Dirinya merasa bangga dengan adanya putra asal Kabupaten Ketapang yang mengikuti PKN Tingkat I, dan hal itu merupakan yang pertama kalinya sejak Kabupaten Ketapang terbentuk.
Bupati Kabupaten Ketapang juga mengharapkan agar Proyek Perubahan yang dilaksanakan tersebut dapat bermanfaat bagi kepentingan kita semua khusus untuk Ibukota Negara yang baru, beliau juga mendoakan semoga saudara Alexander Wilyo yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang tersebut senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan proyek perubahannya tanpa halangan apapun.
(Hadysa Prana)
Sumber : Adpim Prov Kalbar
