PONTIANAK I Detikkasus.com -, Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. didampingi Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Alfian, M.M. dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Ignasius IK, S.H., M.Si. memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Stabilisasi Harga Beras di Kalimantan Barat secara virtual di Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (19/9/2023).
Rapat yang diselenggarakan secara virtual ini turut dihadiri beberapa Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Kalimanatan Barat serta instansi terkait.
Seperti kita ketahui, 5 arahan Presiden Republik Indonesia dalam rekomendasi pengendalian inflasi yakni:
1. Mengoptimalkan APBD untuk pengendalian inflasi melalui intervensi pasar dan penguatan cadangan pangan daerah.
2. Memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian.
3. Mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi, terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah.
4. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.
5. Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
Dalam kesempatan tersebut Pj. Gubernur Kalbar, dr. Harisson, M.Kes. meminta kepada Kabupaten/Kota juga untuk menggencarkan operasi pasar.
“Untuk pemerintah Kabupaten/Kota saya harapkan dapat terus memantau harga-harga kebutuhan pangan di pasar. Jadi sering-sering ke pasar. Tak hanya itu jika distribusi dari beras SPHP terpenuhi, ini akan membuat stok di masyarakat terjaga sehingga akan mampu mengendalikan inflasi atau menurunkan angka inflasi. Jadi kedepannya kita harus lebih perhatian khususnya terhadap pengendalian inflasi, saya harapkan Bulog untuk mempercepat bantuan pangannya kepada masyarakat. Kalau ada masalah-masalah administrasi mengenai data penerima bantuan pangan ini yang masih belum beres agar Kabupaten/Kota membantu Bulog untuk secepatnya membereskan data penerima bantuan. Prinsipnya ketersedian beras di pasar itu harus kita dukung,” harapnya.
Adapun upaya preventif inflasi beras yaitu mempercepat beras SPHP untuk stabilitas pasokan harga beras, identifikasi dan mapping lokasi terdampak karhutla dan pengelompokkan daerah, peningkatan ketersediaan air melalui membangun/memperbaiki embung, parit, sumur, rehabilitasi jaringan irigasi tersier serta pompanisasi.
“Tak hanya itu, juga perlu dilakukan pemberian dukungan ketersediaan alat dan mesin pertanian, peningkatan kerja sama antar daerah di Provinsi Kalbar dan luar kalbar, mendorong digitalisasi mulai dari proses produksi hingga pemasaran untuk meningkatkan efisiensi produktivitas dan perluasan akses pasar, peningkatan peran Perumda Pangan Kalbar dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan terutama beras, diseminasi harga pangan dan barang strategis kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi”, timpalnya.
(Hadysa Prana)
Sumber : Adpim Prov Kalbar
