PONTIANAK I Detikkasus.com -* Banyak inovasi dan praktik baik yang telah dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui beberapa kompetisi seperti: Innovative Government Award oleh Kemendagri, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik oleh KemenPANRB, dan Penghargaan Pembangunan Daerah oleh Bappenas. Namun, masih terdapat permasalahan tentang keberadaan praktik baik inovasi tersebut yang tidak sepenuhnya tersedia bagi pemerintah daerah lain untuk dipelajari, diadaptasi, serta diadopsi.
Program Peer to Peer Learning merupakan program kerjasama antara USAID ERAT dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Program Peer to Peer Learning merupakan salah satu cara untuk mendorong lahirnya inovasi dan praktik baik dalam penyediaan layanan publik bagi pemerintah daerah. Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., saat membuka Lokakarya Peer To Peer Learning Inovasi dan Praktik Baik Untuk Isu Kemiskinan Ekstrem Di Provinsi Kalimantan Barat bertempat di Hotel Harris Pontianak, Selasa (13/6/2023).
Tujuan lokakarya ini juga sebagai jalinan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi terkait kebijakan yang lebih kuat di antara tingkatan pemerintahan. Selain itu untuk penyebaran, adopsi, dan pelembagaan yang lebih luas dari inovasi, praktik baik, dan model yang dapat direplikasi untuk memperkuat pemerintah daerah.
Lanjutnya, terdapat enam inovasi dan praktik baik yang akan dilakukan peer-to-peer learning hari ini, yaitu:
1. Laboratorium Kemiskinan Kabupaten Pekalongan
2. Jatim Puspa – Pemberdayaan Usaha Perempuan, Provinsi Jawa Timur
3. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Provinsi Jawa Tengah
4. Gerakan Tengok Bawah Atasi Masalah Kemiskinan (Gertak), Kabupaten Trenggalek
5. Kolaborasi Penanganan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi
6. Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, Kabupaten Sragen.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama USAID ERAT berupaya untuk memecahkan permasalahan tersebut melalui program peer-to-peer learning sehingga mempercepat proses perluasan praktik baik inovasi dan transformasi pelayanan publik di provinsi ini”, tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Wagub Kalbar juga memaparkan terkait tingkat kemiskinan ekstrem nasional Periode Maret 2022 sebesar 2,04%, dan untuk Provinsi Kalimantan Barat mengalami kenaikan angka kemiskinan ekstrem sebesar 0,33% dari semula 1,08% periode Maret 2021 menjadi 1,41% pada periode Maret 2022.
Tercatat Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Nasional yakni 5.590.724 jiwa dan untuk Provinsi Kalimantan Barat Miskin Ekstrem berjumlah 73.342 jiwa dengan persentase tertinggi di Kabupaten Ketapang yakni 18.989 jiwa (3,57%).
Hal ini tentunya menjadi perhatian bersama karena pemerintah pusat menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem hingga 0% di seluruh wilayah Indonesia hingga tahun 2024.
“Kita berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat memunculkan gagasan/ide baru atau upaya replikasi terhadap inovasi dan praktik baik yang sudah dipelajari berdasarkan proses pembelajaran yang sudah dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan isu kemiskinan ekstrem yang ada di 5 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat,” harap mantan bupati Mempawah dua periode ini.
Sementara itu, Public Service Specialist USAID ERAT Erna Irnawati mengatakan bahwa kegiatan peer-to-peer learning merupakan kegiatan untuk berbagi pengetahuan, ide, dan pengalaman serta mempercepat proses perluasan praktik dan transformasi pelayanan publik di Daerah.
Atas dasar hal tersebut USAID ERAT sebagai program yang fokus terhadap peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik mendukung proses pembelajaran antar daerah (peer learning) dan replikasi inovasi yang sudah diakui dan terbukti efektif dalam meningkatkan pelayanan public dan tata Kelola pemerintahan.
“Oleh karena itu, untuk mengangkat isu kemiskinan ekstrim pada kegiatan peer to peer learning sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem. Daerah dapat belajar dari Daerah lain sehingga mengembangkan inovasi tidak perlu dari nol, kita dapat mereplikasi dari inovasi yang sudah ada kemudian disesuaikan dengan kebutuhan Daerah,” timpal Erna Irnawati.
Turut hadir pada acara tersebut Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah BAPPENAS, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kepala Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait se-Kalimantan Barat dan Team Leader Pelaksana Program Peer to Peer Learning USAID ERAT.
(Hadysa Prana)
Sumber : Adpim Prov Kalbar
