Sepuluh Persen Diterapkan, BPD Sesungguhnya Merasa Kecewa

Kaur l Detikkasus.com – Indikator Kemiskinan Ekstrem di Indonesia bisa dilihat dari bermacam sudut pandang
Antara lain makanan,air bersih,sanitasi layak,kesehatan,tempat tinggal, pendidikan,serta akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Kemiskinan ekstrem, atau kemiskinan absolut,adalah sejenis kemiskinan didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia termasuk dari segi makanan,air minum bersih,fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan informasi

Untuk mengurangi angka Kemiskinan Ekstrem dan membantu masyarakat dengan kondisi ketidak mampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar,pemerintah pusat mengatur minimal 10% atau maksimal 25% dari pagu dana DD untuk bantuan langsung tunai dan direalisasikan pertriwulan dan masing KPM menerima 300.000/bulan atau 900.000/tiga bulan

Baca Juga:  Pengawas Bumdes Garuda Sakti, Tolong Kembalikan Modal

Ketua BPD Desa Sinar Mulya Caryudi dengan Wakil Ketua Abdul Hamim merasa kecewa dengan penyaluran BLT DD untuk membantu masyarakat yang masuk katagori kemiskinan ekstra,di lihat dari tempat tinggal banyak dinding papan dan lantai tanah,banyak belum ada sanitasi air bersih dan mck

Baca Juga:  Ruangan Kadis dan Staff PUPR OKU Selalu Terkunci Rapat Disaat Mereka Ada di Ruangan 

Namun kekecewaan kami terbantahkan dengan keterangan dari oknum PD Desa Sinar Mulya,kata dia apabila BLT DD di salurkan lebih dari 10% berpengaruh dengan kegiatan fisik,kalau 15% dana BLTDD ditambahkan ke fisik jelas volume nya bertambah banyak ujar oknum pendamping di tirukan oleh Caryudi dan Abdul Hamim

Baca Juga:  Baru Hitungan Bulan, Jalan Dana Desa di RT 04 Jati Mas, Sudah Rusak 

Kami berharap Ipda Kaur pada saat pemeriksaan reguler administrasi pun fisik nya,naik ke desa Sinar Mulya dan lihat sendiri di lapangan,supaya paham persis kondisi masyarakat di Desa Sinar Mulya,dan akhir tahun ini kami ingin tau betul apasaja yang dibangun dan dibiayai DD atau ADD,kalau tidak sesuai fakta kami tidak akan menandatangani LKPj akhir 2023 imbuh Caryudi dan Hamim

(Reza)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *