Lampung Utara | Detikkasus.com -, Guna tercapainya komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan daerah terkait keberhasilan Program JKN di Kabupaten Lampung Utara, BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi gelar kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Lampung Utara Tahap II Tahun 2022 yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Kamis (13/10).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Mukhzan selaku Ketua Forum, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam sambutannya, Muhzan mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi tantangan dan hambatan dalam penyelenggaraan Program JKN di Kabupaten Lampung Utara.
“Ada progress khususnya pada tingkat kepatuhan Badan Usaha, tentunya ini merupakan kontribusi banyak pihak yang mendukung penyelenggaraan Program JKN di Lampung Utara seperti yang hadir pada kegiatan kita hari ini. Hari ini kita akan mengevaluasi keberhasilan dan hambatan yang ada sehingga kita bisa menentukan langkah-langkah kedepan itu seperti apa agar Program JKN dapat berjalan dengan lebih baik,” kata Mukhzan.
Program JKN merupakan program nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, untuk itu Mukhzan mengatakan pihaknya sangat mendukung keberhasilan program ini dan bersedia untuk turun langsung bersama dengan BPJS Kesehatan dalam hal mendorong tingkat kepatuhan Badan Usaha terkait ketertiban mendaftarkan pekerjanya serta membayar iuran JKN.
“Semoga Lampung Utara bisa menjadi contoh bagi daerah lain mengenai sinergitas mengelola seluruh kegiatan yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Khususnya terkait upaya peningkatan kepatuhan Badan Usaha agar lebih baik lagi,” lanjutnya.
Materi Forum Koordinasi disampaikan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi, Idham Kholid. Selain menyampaikan tujuan pelaksanaan forum, dipaparkan juga capaian kepesertaan JKN di Kabupaten Lampung Utara, daftar tunggakan iuran segmen PPU-BU, daftar nama badan usaha yang belum terdaftar dalam Program JKN di Kabupaten Lampung Utara serta badan usaha proses mencicil tunggakan iuran sampai dengan bulan Desember 2022.
“Kami mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah untuk membuatkan Surat Edaran untuk menyukseskan penyelenggaraan Program JKN di Lampung Utara. Kami juga mengharapkan dukungan dari Kejari perihal BU tidak patuh agar tetap dilakukan SKK tanpa melihat nominal tunggakan iurannya,” ujar Idham.
Idham juga meminta dukungan dari Dinas PMD terkait percepatan proses pendaftaran aparat desa dan Disnakertrans terkait kunjungan bersama Tim Penagihan BPJS Kesehatan untuk memastikan BU telah tutup atau pailit. Idham berharap dengan adanya Forum Koordinasi ini akan tercapai pemahaman yang sama dari para pemangku kepentingan daerah dalam mendukung tiga aspek penting, yakni perluasan cakupan kepesertaan, penegakan regulasi nasional serta peningkatan kualitas pelayanan.
( Rijal )
( MOI )
