Malang l Detikkasus.com – Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Timur yang di kepalai R. Heru Wahono Santoso, S.Sos, MM tengah menggelar kegiatan “Focus group discussion peningkatan pencapaian Indikator Indeks Demokrasi Indonesia” pada Kamis (17/03/2022).
Kegiatan tersebut digelar selama 2 hari, yakni 17-18 Maret 2022, dihadiri 110 peserta diantaranya adalah keseluruhan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Kota se-Jawa Timur, bertempat di Hotel Aria Gajayana Jalan Kawi nomor 24 Malang.
Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan laporan panitia yang dibacakan oleh Kabid Budaya Politik. Sesampainya langsung di buka oleh Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.
Dalam sambutannya Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur mengapresiasi atas kedatangan seluruh peserta dan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Pihaknya juga berharap mudahan-mudahan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Timur mendapatkan predikat baik.
Ditempat yang sama Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si yang bertugas sebagai narasumber juga memaparkan potret Indeks Demokrasi Indonesia dan penyempurnaan Indeks Demokrasi Indonesia.
Menurutnya, perkembangan indeks aspek di Jatim 2009-2020 ada beberapa aspek yang mengalami kenaikan dan penurunan. Dan juga ada 4 urgensi revisi IDI, salah satunya diperlukan penajaman metodologi dalam penghitungan IDI melalui pembobotan ulang dan penimbang besaran wilayah.
Redevinisi demokrasi, demokrasi sebagai demonopolisasi memiliki tiga macam yakni
Demonopolisasi politik, ekonomi, dan sosial.
Belum usai, Dr. Abdul Gaffar Karim selaku dosen FISIP UGM dan juga berkesempatan menjadi narasumber juga memaparkan peningkatan kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
Bagaimana demokrasi itu diterapkan dan seperti apa cara kita mengukur demokrasi, dua pertanyaan tersebut dijelaskan sedetail mungkin oleh dosen FISIP UGM tersebut, agar seluruh peserta kegiatan Focus group discussion memahami betul.
Madisonian model inspirasi praktik demokrasi di Indonesia meliputi legislatif eksekutif judikatif. Ia juga memaparkan meskipun ada skor cadangan tetapi tabungan masalah di Indonesia juga ada, dikarenakan relasi yang tidak imbang membuat buruk.
Kebutuhan Indonesia saat ini adalah keseimbangan antara ketiga cabang kekuasaan sesuai kepatutan demokrasi dan kepatutan konstitusi. Pemahaman setiap aktor politik akan tugas dan kewenangannya, pungkasnya. (AN)
