Lira Himbau Pemkab Mojokerto untuk Menunda Pengadaan Kendaraan Dinas Kepala Desa

Jumat, 22 Oktober 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komandan Brigade Lira Mojokerto Raya Suliwarno. (Foto: Istimewa)

Komandan Brigade Lira Mojokerto Raya Suliwarno. (Foto: Istimewa)

Mojokerto l Detikkasus.com – Sepertinya lokomotif baru di kereta Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Mojokerto Raya membawa angin segar.

Pergerakan pemegang Rekor Muri kategori Lembaga dengan jumlah kepengurusan daerah terbanyak di Indonesia ini terasa lebih greget.

Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih belum jelas kapan berakhir, Lira Mojokerto Raya, menyoroti kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dalam hal pengadaan kendaraan dinas untuk kepala desa.

Baca Juga:  "Spanduk Himbauan Polres Mojokerto Larangan Kegiatan Aktivitas Galian Ilegal".

Menurut Suliwarno, Komandan Brigade Lira Mojokerto Raya, rencana Pemkab ini bisa melukai hati masyarakat.

” Ya kan nggak etis, ketika masyarakat sedang susah. Kepala desanya malah beli sepeda motor baru dengan uang rakyat. Lantas, empatinya dimana?” kata Suliwa, sapaan akrabnya, Jumat (22/10/2021).

Kepada media ini, Suliwa mengungkapkan, bahwa sesuai arahan Bupati Lira Mojokerto Raya Muhammad Arif SH, dirinya hari ini mengirimkan surat himbauan kepada Bupati Mojokerto dan jajaran terkait untuk menunda rencana tersebut.

Baca Juga:  Tim Bidkum Polda Aceh Berhasil Menangkan Dua Perkara Praperadilan

“Makanya ini kita kirim surat himbauan kepada Bupati Mojokerto, Dinas Pemdes dan. Camat se-Kabupaten Mojokerto untuk menunda pengadaan kendaraan dinas tersebut,” ujarnya.

Suliwa mengaku, pihaknya sebenarnya tidak mempermasalahkan rencana pengadaan kendaraan dinas tersebut, hanya saja waktunya yang tidak tepat.

“Akan lebih pas kalau dana (pengadaan kendaraan dinas) tersebut dialihkan untuk penanganan dampak Covid-19, terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi rakyat. Kan lebih bermanfaat,” ungkapnya.

Baca Juga:  Makam Islam Tuwiri Seduri di Garis Polisi

Suliwa menegaskan jika Bupati tidak merespons surat himbauan yang telah dikirim, maka pihaknya akan menggelar aksi.

“Kalau Bupati atau Pemkab nggak ada respons, ya kita akan gelar aksi menolak pengadaan kendaraan dinas untuk kepala desa dilaksanakan tahun ini,” pungkasnya. (ian)

Berita Terkait

Kaban Kesbangpol, Diberi Tugas Penting oleh Pj Bupati malah Menugaskan Kabid
Sekda Tanjab Barat resmi buka Sosialisasi Anti-Korupsi di Lingkungan Pemkab
Peringatan HKN ke-60, Pjs Bupati Tanjab Barat ajak Masyarakat “Gerak Bersama, Sehat Bersama”
Pj Bupati Cirebon Pimpin Upacara Hari Kesehatan Nasional ke-60
Mundurnya Belasan Pengurus DPC Demokrat di Tanjab Barat, Dewan Kehormatan Partai Demokrat skan Kordinasi DPD 1
Pernyataan Komisioner KPU sebut Debat Ajang Saling Serang, Ketua Isnu: KPU Lampaui Kewenangannya
Belasan Pengurus DPC Demokrat Tanjab Barat Mengundurkan Diri
Dukung Program Asta Cita Presiden, Polresta Cirebon gelar Pembinaan Ekonomi Kreatif bagi Anak Jalanan
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 14 November 2024 - 19:43 WIB

Kaban Kesbangpol, Diberi Tugas Penting oleh Pj Bupati malah Menugaskan Kabid

Kamis, 14 November 2024 - 10:03 WIB

Sekda Tanjab Barat resmi buka Sosialisasi Anti-Korupsi di Lingkungan Pemkab

Rabu, 13 November 2024 - 18:55 WIB

Peringatan HKN ke-60, Pjs Bupati Tanjab Barat ajak Masyarakat “Gerak Bersama, Sehat Bersama”

Selasa, 12 November 2024 - 21:08 WIB

Pj Bupati Cirebon Pimpin Upacara Hari Kesehatan Nasional ke-60

Sabtu, 9 November 2024 - 17:13 WIB

Mundurnya Belasan Pengurus DPC Demokrat di Tanjab Barat, Dewan Kehormatan Partai Demokrat skan Kordinasi DPD 1

Berita Terbaru

Peristiwa

Kodam IV/Diponegoro Menyiapkan Skema Jaga Stabilitas Pilkada

Sabtu, 16 Nov 2024 - 14:12 WIB

Uncategorized

Eho Baluta Nias Selatan Dikunjungi Pasangan FAOITA No. Urut 4

Sabtu, 16 Nov 2024 - 10:55 WIB