Detikkasus.com | Labuhanbatu – Sumut Senin (17/05/2021) Junaidi alias Bokkor Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara sekira Pukul 08:58 Wib mengatakan. “Sudah kutelusuri mereka menyebut Hasan dalangnya semua itu, dan sudah saya kasih tau pada Hobol Kadis PMD agar ia hati-hati sebab ada orang dalam yang bakal menikam dari belakang. Kata Pak Hobol ia saya sudah tau itu”, ujar Junaidi 03 Mei 2021
“Jangan enaknya saja yang kamu pandang, tapi. Ketika kami merasakan susahnya kamu malah tidak pernah memiikirkannya, enam bulan hingga sampai sekarang kami tidak gajian ada kamu pikirkan. Kami baru sekali merasakan sedikit senang sudah ribut mendunia, padahal ketika anggota DPRD Labuhanbatu studi banding empat kali setahun kenapa tidak ada yang ribut. Emangnya anggaran yang mereka gunakan dari mana uangnya”. Ujar Junaidi
“Tahap pertama sekitar (27) Dua Puluh Orang yang berangkat kelombok, sisanya direncanakan berangkat kelombok setelah lebaran nanti. Yang pasti kami berangkat kelombok sudah ada restu. Kalau mengenai anggaran kelombok sekira (12,5) Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah per/orang biayanya, bagi yang sudah berangkat termin pertama ada uang yang kondisi di pinjam mungkin”. Ujarnya
Kenapa ia hanya sebatas keberangkatan kami kelombok yang menjadi sorotan, sedangkan Kepala Desa yang dari Aceh menuju Lombok tidak kalian bahas. “Kalian konfirmasi jugalah Kepala Desa yang dari Aceh menuju lombok biar adil. Ujar Junaidi alias Bokkor Ketua APDESI Labuhanbatu yang diduga kuat untuk mengalihkan situasi, agar awak media tidak terlalu jauh menyoroti aspirasi masyarakat dan beberapa Ketua BPD, terhadap berangkatnya kepala desa serta permaisurinya ke Lombok”.
Ditempat terpisah Erwin Siregar sangat menyayangkan ketidak siapan Ketua APDESI Labuhanbatu menjadi sorotan publik, apa lagi sampai menyebutkan Hasan dalangnya dan menyinggung institusi DPRD studi banding tidak yang menyorotinya. Padahal menjadi hal yang sangat wajar jika Masyarakat dan beberapa Ketua BPD Labuhanbatu, menyoroti keberangkatan beberapa Kades dan Permaisurinya menuju Lombok, disebabkan tidak ada di musyawarahkan ketika MusDes terlaksana.
Keliatannya beliau sebagai Ketua Apdesi tidak memahami adanya hak atau peran serta BPD, untuk menyuarakan aspirasi masyarakat demi mewujudkan Demokrasi hingga transparansi dalam bentuk penggunaan anggaran dana desa. “Kalau boleh jujur selagi anggaran dana desa itu, masih bisa dikuasai oleh mereka yang terbilang pandai atau jenius untuk menghalalkan segala cara. Sepertinya tidak akan pernah bisa terlaksana sistem demokrasi itu dengan baik dalam bentuk tranparansi”. Ujar Erwin
“Apa lagi malah dianjurkannya untuk menyoroti keberangkatan beberapa Kepala Desa Aceh menuju Lombok”. Sebaiknya beliau itu sebagai Ketua Apdesi Labuhanbatu, tidak usah menyebutkan nama Hasan yang di PMD dan DPRD Labuhanbatu yang studi banding, hingga jangan sampai menyebut kepada awak media supaya mengkonfirmasi Kepala Desa Aceh yang berangkat kelombok. “Kalau kepala yang sakit sebaiknya jangan diberi obat luka pada kakik, ia pastinya tidak akan pernah bisa sembuh itu kepala”. Ujar Erwin Siregar (J. Sianipar)
