Wakil Bupati Ponorogo, Soedjarno Hadiri Launching 13 Aplikasi Pendukung Layanan PTSP

PONOROGO I detikkasus.com – Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo saat ini telah meluncurkan 13 aplikasi pendukung layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka pembangunan zona integritas di wilayah kabupaten Ponorogo, Lauching 13 Aplikasi kali ini di hadiri oleh Bupati Ponorogo yang di wakili Wakil Bupati Ponorogo, Drs. H. Soedjarno, MM, yang bertempat di Ruang Utama Pengadilan Agama Ponorogo, Selasa (25/8/2020).

Pembangunan Zona Intergritas mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.

Baca Juga:  Rangkuman Fakta dan Perjalanan Sunjaya Diciduk KPK

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, Drs. H. Abdurahan, SH, MH pada sambutanya mengatakan bahwa, dengan diluncurkannya 13 aplikasi ini, merupakan bentuk kualitas pelayanan Pemerintah kepeda masyarakat. Disamping itu dengan diterapkannya zona integritas dan adanya aplikasi ini tidak ada lagi korupsi, suap maupun pungli.

Baca Juga:  Tujuan Danrem 081/DSJ Budidaya Cabe dan Jahe di Cagar Budaya Osvia Boschbou

“Semua instansi dari pusat hingga daerah atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi harus membangun zona integritas, sehingga bisa terciptanya wilayah yang bebas korupsi, dan bersih melayani masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Ponorogo, Drs. H. Soedjarno, MM yang hadir dalam acara peluncuran 13 aplikasi layanan PTSP, dalam rangka membangun zona integritas di Aula Pengadilan Agama juga mengatakan, Pemerintah Kabupaten Ponorogo tentunya sangat menyambut baik dan mendukung Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Ponorogo, yang saat ini dalam tahap Penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2020.

Baca Juga:  Ditengah Impitan Ekonomi Yang Makin Hari Makin Berat: Pemerintah Harus Paham dan Memberikan Solusi Terhadap Masarakat

“Dengan adanya aplikasi-aplikasi pendukung layanan yang barusan di luncurkan ini, seperti informasi perkara dan layanan perkara kepada warga Ponorogo menjadi lebih mudah, cepat, tepat, dan akurat, dan tidak ada pungli,” pungakasnya. (Fad/Anang Sastro).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *