Detikkasus.com | Artikel
Demokrasi yaitu suatu sistem pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan melekat pada diri rakyat / orang banyak dan hak bagi rakyat atau orang banyak yang mempertahankan, dan mengatur, serta melindungi dari sebuah paksaan orang lain/bahan yang diserahi untuk memerintah. Rousseau pernah berkata “ demokrasi itu ibarat buah. Penting untuk pencernaan, tetapi hanya lambung yang sehat yang mampu mencernanya”. Sekarang kita bisa bertanya: lambung macam apa yangkita miliki sekarang ini?
Reformasi harus kita akui memang membawa banyak perubahan. Namun, demokrasi tampaknya mengalami kemuduran beberapa tahun belakangan ini. Bagaimana kondisi demokrasi kita hari ini? Indonesia pernah menduduki peringkat baik dalam hal demokrasi pada kurun waktu 2005-2013. Lembaga penelitian independen Freedom House menyematkan predikat negara bebas (free) kepada Indonesia, sejajar dengan Australia, Finlandia, Kanada, dan negara maju lainnya. Sayangnya, peringkat itu merosot sejak 2014-2018, sehingga kini Indonesia hanya mendapat status “setengah bebas” (partly free). Artinya, dalam aspek hak politik dan kebebasan sipil, Indonesia mengalami penurunan dan butuh banyak perbaikan.
Fakta di atas memang tidak mengejutkan. Meskipun kebebasan berkeyakinan, berpendapat, dan berekspresi di jamin di negri ini, faktanya deskriminasi terhp kelompok minoritas pun masih terjadi. Selain itu kasus HAM pra dan pasca-reformasi tampaknya akan kalah popular dengan proyek-proyek kasat mata.
Kualitas demokrasi ditentukan juga oleh tingkat korupsi. Sayangnya, indeks presepsi korupsi indonesia tergolong masih buruk. Dari data transparency international menunjukkan indonesia masih menempati peringkat 89 dari 180 negra. Artinya, korupsi masih menjadi permasalahan yang tak kunjung usai dan merupakan permasalahan serius yang harus segera dibenahi, karena korupsi bukan hanya merugikan Negara tapi juga merusak pihak manapun.
Memasuki tahun politik, suasana demokrasi diperkeruh dengan suguhan drama politik yang dimainkan para aktor demokrasi. layaknya sinetron di televisi yang selalu mendapat rating tinggi, nyatanya drama politik ini memang mampu menggiring opini publik dan menjadi jalan pintas bagi para lakon untuk menggalang dukungan. Sayangnya, jalan pintas ini lebih sering menciptakan percakapan yang bernada kebencian, fitnah, dan hoaks di media massa maupun media sosial ketimbang perdebatan bernada inovasi yang mengasah nalar publik. Politik bukan lagi pertarungan gagasan, ide, dan program kerja, melainkan adu pencitraan, janji, kebencian, dan kecemasan. Meminjam istilah Habermas, pergeseran ini merupakan pemiskinan politik (the impoverishment of politics).
Semua kepentingan pemerintahan didediksikan hanya untuk rakyat. Baik itu pemimpin lembaga-lembaga pemerintahan. DPR, DPRD, dan DPD, mereka semua hanya menjlankan amanah sebagai perwakilan rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Mereka semua merupakan orang-orang yang dipercaya untuk mendapatkan wewenang atas dasar amanah dari rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Selain indonesia, terdapat beberapa negara yang juga menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Faktanya, Meskipun demokrasi di indonesia sudah berjalan lebih lama, namun hal ini tidak membuat kualitas demokrasi indonesia berada diatas Negara-negara tersebut.
Ketua DPR RI mengatakan ” tidak masalah jika indonesia berada di bawah Negara besar seperti Amerika serikat. Namun, jika indonesia berada dibawah Thailand dan timor leste. Ini sangat memalukan”. Hal ini berarti, dalam penilainya, pemilu di idnonesia belum mumpuni.
Dari berbagai peristiwa yang terjadi, pemilu yang diadakan 5 tahun sekali selalu mendapatkan berbagai masalah. Seperti contohnya saja banyak dari masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya hal tersebut menimbulkan kecurangan pada perhitungan suara yang menimbulkan ketidak adilan.dengan demikian demokrasi di Indonesia belum bisa berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah dan masyarakat sehingga hal tersebut menyimpang dari arti sebenarnya apa itu demokrasi itu sendiri
Dari hal ini, diharapkan kedepannya masalah – masalah seperti ini tidak akan terulang kembali. Dalam melaksanakan pemilu, partispan seharusnya menggunakan hak pilihannya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.
Rating boleh saja menjadi tujuan utama, tapi jangan sampai mengabaikan etika dan fungsi pendidikan dalam industri hiburan. Di lain sisi, penonton juga harus mau membuka diri dan bahkan meminta hiburan yang lebih berkualitas. Begitu juga dalam politik. Para aktor harus mampu menciptakan iklim politik yang kritis, namun tetap positif. Meraup suara tentu menjadi tujuan utama, tapi tidak perlu menghalalkan segala cara. Reformasi kepartaian sangat diperlukan mulai dari kaderisasi hingga transparansi. Partai politik yang seringkali menganut garis keturunan, sistem oligarki, kekuatan finansial, popularitas dalam sistem rekrutmen dan kaderisasi telah menutup jalan bagi mereka yang mempunyai kompetensi namun terhalang dengan tidak adanya modal-modal tersebut.
Dalam hal ini, partai harus mengubah pola rekrutmen dan kaderisasi dari yang sifatnya tertutup ke arah yang lebih transparan, terbuka, dan demokratis. Memberikan beasiswa politik bagi sosok berkualitas untuk mengikuti pemilihan DPR, walikota, bupati, atau gubernur bisa menjadi salah satu cara bagi partai untuk memperbaiki keadaan. Isu transparansi partai politik juga perlu disoroti, tak hanya dari sisi keuangan namun juga kinerja.
Para pemilih juga tidak boleh bertindak pasif. Kalau para aktor politik perlu menciptakan iklim politik yang kritis dan positif, maka pemilih perlu menyebarkan politik akal sehat yang bisa melihat fenomena politik secara lebih rasional dengan mengedepankan data dan gagasan, bukan kebencian atau hoaks. Berpihak pada salah satu calon dalam pilpres tentu sah-sah saja. Namun, berpihak bukan berarti menjadi tidak rasional dan melakukan bias konfirmasi atau mencari fakta yang hanya mendukung kepercayaannya saja.
Mencoba menempatkan diri di sisi lawan bisa menjadi langkah kecil untuk mengecek kebenaran. Dengan begitu, kita bisa membentengi diri dari segala hoaks yang marak beredar serta menjaga kewarasan di tengah kebisingan politik. Peran media sangat dibutuhkan untuk menyajikan informasi yang seimbang dan komprehensif sebagai benteng pengetahuan.
Jadi, tidak ada kata terlambat bagi kita untuk ikut merawat dan menanamkan bunga-bunga baru sampai musim semi itu tiba. Hanya dengan cara ini demokrasi bisa menjadi lebih beradab dan lebih bijak dalam menentukan keputusan.
Nama : Rosalita wijayanti
NIM : 201910050311107
Jurusan : ilmu pemerintahan
