Detikkasus.com | Artikel
Memang sudah dari sananya jika berganti pimpinan maka berganti pula kebijakan. Setiap orang berbeda dalam gaya memimpin. Apalagi pimpinan yang diganti merupakan pucuk pimpinan suatu instansi yang mempunyai kewenangan yang sangat luas. Dan setiap kepemimpinan pasti menghasilkan kebijakan yang pro kontra
Begitupun di pemerintahan Indonesia. Begitu ada pergantian menteri, berganti juga kebijakan. Memang buka barang haram merubah suatu kebijakan, namun kadang kebijakan yang dirubah tersebut sebenarnya masih sangat baik dan perlu dipertahankan, tapi nyatanya tetap saja diubah oleh menteri yang baru. Mengapa bisa diubah ? pada dasarnya semua manusia ingin menunjukkan siapa dirinya, terlebih jika dia sedang berkuasa. Maka banyak para guru — guru yang bijak pada zaman dahulu lebih menyukai muridnya yang masih bodoh namun beretika, daripada punya murid pintar tapi tidak beradab. Kaitannya dengan menteri adalah, lebih baik Presiden memiliki menteri yang mengerti dan memahami permasalahan masyarakat walaupun menteri tersebut bukan dari lulusan yang bonafit, dari pada menteri yang dianggap bonafit tetapi tidak mengerti permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Di sini penulis tidak menganggap para menteri sekarang tidak memahami masyarakat bahkan penulis husnuzon bahwa semua menteri adalah orang baik yang dipilih oleh orang baik. Namun demikian ada beberapa kebijakan yang akan diambil menteri yang harus dipikirkan ulang secara matang – matang Menteri yang sangat berpengaruh dalam kebijakan rakyat banyak adalah menteri keuangan/ekonomi, menteri kesehatan dan menteri pendidikan. dalam konteks perubahan kebijakan, semua menteri memiliki kecenderungan yang sama untuk merubah arah kebijakan masing-masing kementeriannya. Mereka memiliki visi misi yang harus mengacu kepada keinginan presiden sebagai bosnya. Namun, menurut saya, kementerian yang sangat berpengaruh adalah kementerian pendidikan (dan kebudayaan, kemendikbud).
Kementerian ini pula yang sering mendapatkan pro dan kontra dalam kehidupan bernegara kita. Kementerian ini adalah satu-satunya lembaga yang mengurus semua rakyat Indonesia, karena tidak ada satupun manusia Indonesia yang luput dari dunia pendidikan, mulai dari anaknya sampai orang tuanya. Maka, tidak heran kemdikbud sering dikritik apabila ada perubahan mindset kependidikannya.
Kebijakan kebijakan yang diubah oleh mentri menuai pro dan kontra di masyarakat. seperti penhapusan ujian naional ( UN ) oleh kemendikbud yang baru saja dilantik dan kebijakan mentri kelautan dan perikanan yang mengizinkan ekspor benih lobster
Dalam kebijakan mentri kemendikbud Mulai tahun 2021 siswa tidak lagi menhadapi ujian nasional sebagai syarat penentuan kelulusan sekolah. Sebagai gantinya mereka akan mengikuti asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sabagai syarat kelulusan. Menurut nadhiem kemendikbud bukan ingin menghilangkan pelaksanaan ujian nasional , melainkan berharap agar pelaksanaanya dievaluasi karena dianggap banyak berdampak negative. Oleh sebab itu ujian nasional diganti format bukan dihilangkan pelaksanaanya.dan pelaksanaanya Kata nadiem dinilai meliputi literasi , numerasi , dan penguatan pendidikan karakter .
Selepas dari itu ada juga kebijakan mentri kelautan dan perikanan yang sedang hangat diberbincangkan.
kebijakan yang akan diambil oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan membuka kran ekspor benih lobster, . Kebijakan ini menjadi salah satu bahasan cukup hangat di tengah masyarakat pada masa sekarang. Kebijakan ini bahkan berlawanan dengan kebijakan menteri sebelumnya yang melarang ekspor benih lobster.
Menurut menteri periknan, , ekspor lobster akan dibuka dengan berbagai syarat dan ketentuan, karena saat dilarang pun terjadi penyelundupan. Selain itu, ia melihat potensi ekspor baru ke Vietnam. Harga benih lobster di Vietnam mencapai Rp 139 ribu per ekor. Sedangkan, benih lobster tangkapan nelayan hanya dihargai Rp 3-5 ribu di dalam negeri. Hal itu terjadi karena penyelundupan lobster selama ini harus melalui Singapura. Artinya, selisih harga dinikmati oleh perantara. Bagaimanapun, Edhy mendorong petambak untuk menyediakan re-stock lobster dewasa sebanyak 5%. Ia juga akan membuka pintu untuk kajian ilmiah terkait perkembangbiakan lobster jika kebijakan itu diterapkan. “Lobster itu kalau tidak dipanen toh tumbuhnya (hanya) 1 persen,” katanya.
Susi pun meradang. Melalui media sosial Instagram dan Twitter-nya, Susi mengimbau kita agar tidak tamak dalam memanfaatkan kekayaan alam yang merupakan anugerah dari Tuhan untuk Indonesia. Dalam video yang ia unggah, Susi menyebutkan perbandingan harga lobster dewasa dan benih lobster yang akan diekspor ke Vietnam.
Penulis tidak hendak menghakimi siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun suatu kebijakan apalagi yang berskala nasional semestinya perlu dikaji secara mendalam tentang dampak yang akan terjadi baik skala pendek sampai sekala panjang. Selain mengkaji dampak yang akan timbul tentu harus dicari solusi atas dampak yang akan terjadi tersebut serta dicari jalan lain atau solusi lain jika kebijakan tersebut dijalankan atau tidak.
Masih dalam ingatan yang jelas, berbagai kebijakan yang pernah dilakukan sebelumnya akhirnya dirombak untuk menaikkan kesejahteraan bangsa kita. Bahkan Presiden Jokowi baru – baru ini mengeluarkan kebijakan untuk mengubah ekspor barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. BahkanPresiden sendiri menyindir bagi yang suka ekspor barang mentah.
Pada awal pembentukan kabinet kerja jilid 2, Presiden Jokowi sudah mengingatkan bahwa tidak ada menteri yang mengusung visi dan misi sendiri karena yang harus dilakukan para menteri adalah mendukung visi dan misi Presiden. Semoga kebijakan menteri — menteri di dalam kabinet kerja Jilid 2 ini tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat banyak tanpa harus melakukan kontroversi — kontroversi yang menguras tenaga, pikiran dan biaya supaya hal tersebut bisa disalurkan untuk kerja lain yang lebih bermanfaat.
Nama : Sapto Yogis W
NIM : 201910050311112
Mahasiswa Ilmu pemerintahan
Universtas Muhammadiyah Malang
