Detikkasus.com | Kabupaten Nias
Minggu, 20 Oktober 2019 | 07:36 WIB
Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli, MM Harapkan Pemerintahan Jokowi Lebih Perhatikan Daerah Tertinggal.
Meski masih banyak pro dan kontra atas kemenangannya pada Pemilihan Umum April 2019 lalu, pada akhirnya Ir. H. Joko Widodo dan KH. Maruf Amin akan resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, pada hari ini (20/10/2019).
“Persoalan pro dan kontra itu sudah biasa. Namanya juga politik, tidak ada yang seratus persen pro dan tidak akan ada juga yang seratus persen kontra. Jadi saya pikir tidak ada halangan yang berarti saat pelantikan nanti. Karena semuanya sudah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku di negara kita,” ujar Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM ; “Sumber Humas Pemkab Nias”
Untuk itu pihaknya mengimbau kepada para mahasiswa yang rencananya akan berdemo sebelum pelantikan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, agar menghentikan hal tersebut.
“Itu adalah demonstrasi yang bernuansa kerusuhan, karena secara tidak sengaja nanti para mahasiswa terseret di dalamnya provokasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Akhirnya nama mahasiswa menjadi jelek. Kalau terus memaksakan kehendak, saya pikir itu kurang baik. Terkait UU KPK yang menjadi polemik, serahkan sajalah kepada wakil-wakil rakyat di DPR. Ada jalurnya, seperri jalur hukum. Tidak usah demo yang ujung-ujungnya ada korban yang jatuh atau masuk penjara,” pintanya.
Sokhiatulo Laoli yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini mengatakan, setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik, sekarang adalah saatnya meminta kepada Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua kepemimpinannya agar tetap concern untuk mempersatukan bangsa Indonesia.
“Agar terorisme dan radikalisme dimusnahkan di negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kalau Indonesia masih digerogoti oleh paham-paham tersebut, maka semuanya pasti terganggu dan Indonesia tidak akan pernah maju,” tegas Sokhiatulo Laoli.
Harapan kedua kepada pemerintahan Jokowi selanjutnya, kata Sokhiatulo Laoli agar komitmennya tentang pembangunan ekonomi bisa direalisasikan secara nasional, “Jadi semua daerah ikut dibangun, seperti daerah tertinggal yang harus mendapat perhatian khusus,” ujarnya.
Saat ini, jelas Sokhiatulo Laoli, masih ada 122 kabupaten di seluruh Indonesia yang tertinggal. Itu sebabnya dia berharap ada dukungan khusus dari pemerintahan Jokowi periode kedua untuk daerah-daerah tertinggal tersebut, “Kalau semua kabupatan dan kota bisa maju, maka bangsa ini akan jauh lebih maju nantinya,” harap dia.
Secara prosedural, usai pelantikan, presiden akan segera mengumumkan susunan nama-nama menteri di kabinet yang akan membantunya memerintah selama lima tahun mendatang. Meski itu adalah hak prerogatif presiden namun Bupati Sokhiatulo Laoli sangat berharap presiden menempatkan menteri yang sesuai dengan bidangnya, bukan hanya sekedar memenuhi keinginan dari partai politik.
“Kalau menurut saya, presiden harus konsisten untuk menempatkan orang-orang profesional di kementerian yang tepat untuk membangun bangsa ini. Jangan sampai diintervensi oleh partai politik,” tegasnya.
Menurut Bupati Sokhiatulo Laoli, pada pemerintahan periode pertama tak dapat dipungkiri bahwa Jokowi masih banyak kelemahan. Akan tetapi, pada periode pertama pemerintahan Jokowi juga memiliki kelebihan. “Saat ini Pak Jokowi masih dapat memimpin dan inilah saatnya beliau memperbaiki kelemahan tersebut. Kita percaya, beliau mampu untuk melakukan perbaikan kelemahan-kelemahan pada periode pertama,” jelasnya.
Suatu bangsa dianggap maju bila ada pemerataan di dalamnya. Jadi, lanjut dia, percuma saja bila hanya Pulau Jawa yang maju, sementara daerah lain masih tertinggal. “Seharusnya ada ikut campur tangan pusat agar daerah-daerah lain jangan sampai tertinggal,” tandasnya.
Contohnya, kata Bupati Sokhiatulo Laoli, Kepulauan Nias masih tertinggal. Oleh sebab itu para investor tidak bisa datang. Para investor, katanya, akan melihat terlebih dahulu infrastruktur dan aksesibilitas. “Masalah infrastruktur dan aksesibilitas hanya bisa diatasi bila ada intervensi dari pemerintah pusat. Kalau mengharapkan anggaran dari daerah, tidak akan mampu. Itu sebabnya tertinggal terus,” jelasnya.
Satu daerah akan maju apa bila investor hadir di sana untuk mengeksploitasi potensi yang ada. Menurutnya, tidak akan mungkin potensi tersebut digarap oleh penduduk lokal karena sudah pasti membutuhkan modal yang tidak sedikit. “Mau tidak mau harus ada investor dari luar. Entah itu investor domestik maupun luar negeri. Kalau mau investor datang, harus diperbaiki infrastruktur, akses lancar,dan keamanan terjamin,” tandasnya.
Contohnya bandar udara, bila Kementerian Perhubungan tidak campur tangan, kata Sokhiatulo Laoli, mana mungkin bisa dibangun. Begitu juga dengan pelabuhan, juga harus ada intervensi pemerintah pusat, “Kalau tidak ada pelabuhan yang memadai, tak akan mungkin ada kapal yang bisa sandar di sini. Lalu, bagaimana kita mau memasarkan produk yang dihasilkan di Kepulauan Nias ini,” katanya.
Potensi Nias Masih Terbuka Lebar
Dijelaskan Bupati Sokhiatulo Laoli, potensi Nias saat ini masih terbuka lebar. Salah satu contohnya adalah lahan kosong yang bisa diberdayakan untuk perkebunan. Potensi yang sangat luar biasa di Nias adalah dari sisi pariwisata.
“Nias merupakan tujuan wisata yang sangat potensial seperti pantainya hingga gelombang laut. Kita tahu, gelombang laut di laut Nias sudah dikenal oleh dunia internasional, Permasalahannya sekarang tidak mudah bagi investor untuk datang bila infrastruktur dan aksesibilitasnya tidak memadai,” papar Sekjen Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir.
Khusus daerah kepulauan dan pesisir, Bupati Sokhiatulo Laoli mengatakan juga masih sangat perlu dukungan dari pemerintah pusat. Menurut dia, tidak akan ada yang bisa dilakukan bila transportasinya tidak memadai. “Lalu, bagaimana kita membawa komoditas dari sini keluar bila akses tidak memadai. Jadi hanya jadi konsumsi lokal saja. Akibatnya masyarakat juga jadi malas untuk memproduksi,” terangnya.
Dikatakannya, menurut data, saat ini masih ada 122 dari 514 kabupaten/kota yang masih masuk kategori tertinggal. “Dari begitu banyak, Nias termasuk di dalamnya. Inilah yang harus menjadi prioritas pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua. Kalau 122 daerah ini sudah lepas, maka majulah bangsa ini,” katanya.
Bupati Sokhiatulo Laoli mengatakan, meskipun ada perimbangan keuangan daerah, namun harus ada perlakuan khusus bagi daerah kepulauan dan daerah tertinggal.
“Kalau daerah yang sudah maju, sudah tidak perlu lagi terlalu jadi perhatian karena ada bantuan dari APBN. Mereka kan sudah maju, pendapatan asli daerah juga bagus. Tapi pemerintah pusat harus lebih banyak menganggarkan bantuan dan dukungan ke daerah tertinggal. Itu kan permintaan yang masuk akal. Meskipun ada, itu hanya dana desa,” pungkas Sokhiatulo Laoli( Suar NW).
