Detikkasus.com | Kapuas hulu -Akhir akhir ini masyarakat diresahkan oleh imformasi yang menyatakan akan ada pengodokan aturan tentang tanaman kratom yang katanya kratom mengadung zat narkotika klas 1.
kratom adalah tumbuhan yang saat ini menjadi primadona masyarakat khusus nya kabupaten kapuas hulu yang 80% menggantungkan hidup nya menjadi petani kratom yang lebih dikenal dengan nama purik.
Ketua DPC LSM LP3K -RI sekaligus ketua DPD POM persatuan orang melayu kapuas hulu saat ditemui media merasa sedih dengang imformasi tentang isu kratom ini.
jika usaha kratom atau purik ini di tutup maka bukan sedikit masyarakat yang akan menjadi pengangguran tampa pekerja yang menghasilakan ekonomi sesuai,apalgi sekarang khusu kapuas hulu banyak usaha rakyat yang sudah tidak bisa diharap kan lagi seperti karet menurut,sawit jug.
Dengan ada nya kratom masyarakat menjadi sejahtera,selain memhasilkan nilai ekonomi kratom juga menjadi solusi penghijau mengatasi erosi,apalagi kapuas hulu termasuk didalam paru paru dunia nah jika kratom dihentikan mau tidak mau masyarakat akan membabat habis hutan untuk menjadi pekerjaan pengganti untuk,solusi ekonom ungkap rajali yang akrab di panggil aleng
Kratom bisa menjadi barang strategis, karena dari literatur yang kami pelajari keratom sangat dibutuhkan masyarakat dunia selain untuk kesehatan, juga bisa menjadi obat yang efektif untuk para pecandu narkotika,” terangnya.
Diharapkannya, pemerintah tidak ambil kebijakan tanpa data, tanpa hasil yang justru merugikan Indonesia sendiri. Kratom misalnya, kata dia, jika bermanfaat untuk masyarakat dunia industri, bisa menjadi kekuatan Indonesia, baik bidang ekonomi maupun bidang kesehatan.
Terlebih dari kratom bisa menghasilkan triliunan devisa, meningkatkan pendapatan masyarakat di Kalbar.
“Bisa (petani beralih, red) perhektare kertom bisa menghasilkan Rp. 66 juta perbulan untuk petani, dibanding sawit yang hanya menghasilkan Rp. 3 juta perhektare, dibanding karet yang walaupun perkg Rp. 10 ribu, hanya menghasilkan Rp. 3 juta, anggap Rp. 20 ribupun, hanya menghasilkan Rp. 6 juta perhektare. Keratom bisa Rp. 66 juta perbulan perhektare,” katanya.
Sebagai pimpinan lembaga swadaya msyarakat ia pun mengungkapkan sangat mendukung dan berharap juga dukungan dari lembaga lain nya.
“Yang jelas-jelas narkoba dilarang, narkotika dilarang dibiarkan beredar, yang menimbulkan korban begitu banyak. Itu dulu diberantas, kertom yang gak ada masalah kenapa dilarang, fokus saja ke narkoba. Kita dorong Gubernur agar konsen ini (kratom, red), karena petani sebulan perhektare Rp. 66 juta, bayangkan jika ini berjalan dengan baik, Pak Midji sudah menyelesaikan 50 persen tugasnya sebagai Gubernur dalam rangka menurunkan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” katanya.(mdn)
