Detikkasus.com | Persoalan negeri ini sangat beragam, terlebih dalam bidang ekonomi. Ekonomi adalah hal yang paling penting dalam suatu negara, karena indicator negara itu bisa dikatakan maju ataupun berkembang salah satunya dilihat dari aspek ekonominya, apakah ekonominya maju atau tidak, apakah ekonominya memberikan manfaat dan kesejahteraan yang merata bagi rakyat atu tidak memberikan manfaat ataupun berdampak tapi tidak ada kemerataan.
Dalam suat perekonomian suatu negara tentunya pemerintah pusat sangat berperan untuk mengelola dan mengatur atas jalannya proses ekonomi tersebut, namun untuk mengatur dan mengelola perekonomian di suatu negara yang beasar ini tidak mudah, maka dari itu pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah utnuk bisa ikut mengatur dan mengelola perekonomian di daerahnya masing – masing, dengan dilibatkan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola perekonomiannya sendiri bisa diartikan bahwa setiap daerah memiliki peran yang berbeda setiap daerah dan setiap daerah berbeda juga dalam mengatur dan mengelola perekonomiannya. Dalam mengatur dan mengelola daerah, pemerintah pusat memeberikan hak langsung kepada pemerintah daerah yang lebih disebut dengan otonomi daerah.
Dalam perekonomian pasti ada pemasalahan yang timbul seperti masalah kemiskinan, pengangguran, kesenjangan hidup, dll.
Dan masalah kemiskinan yang mungkin menjadi masalah yang paling banyak dialami oleh dampaknya proses perekonomian. Tentunya peran pemerintah pusat sangat besar untuk mengentaskan persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia, namun dengan ada otonomi daerah, pemerintah daerah juga memiliki peran yang besar dalam cara untuk menurunkan angka kemiskinan. Dan pemerintah daerah harus memiliki cara yang jitu dalam mempercepat menurunkan angka kemiskinan d Indonesia khususnya pada angka kemiskinan tiap daerah.
Pada tugas pertama menuliskan tentang perekonomian di daerah kabupaten malang. Kabupaten malang tentunya memiliki permasalahan ekonomi dengan adanya otonomi daerah tentunya harus bisa meningkatkan angka perekonomian sesuai dengan apa yang menjadi modal besar untuk perkonomian di Kabupaten Malang. Dalam setiap daerah angka kemiskinan berbeda seperti halnya dengan Kabupaten Malang yang pada saat ini angka kemiskinanya berada pada 11% , angka yang cukup besar.
Oleh karena itu pemerintah pusat sebagai pengawas untuk pemerintah daerah bisa menurunkan angka kemiskina tersebut. Pemerintah juga menyodorkan program untuk menurunkan angka kemiskinan seperti memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, seperti bantuan KIP, KIS, Bantuan Keluarga Sejahtera, yang pada umumnya program itu dilakukan oleh pemerintah pusat namun peran pemerintah daerah disini sebgai penyalur bantuan dan memastikan bahwa bantuan itu tepat sasaran.
Dalam ekonomi pemerintah membentuk BEKRAF untuk mendorong industry local bisa berkembang dan dapat bersaing dalam menghadap MEA. Peran pemerintah daerah sendiri sudah diatur dalam otonomi daerah bahwa pemerintah daerah berhak mengatur perekonomian daerahnya sendiri, seperti [ada Kabupaten Malang perekonomian terbesar dihasilakn oleh agrobisnis, dan disitulah peran pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan hasil sektor agrobisnis dan peran pemerintah pusat dalam hal ini bisa melalui BEKRAF memberikan pendampingan atas industry yang bisa dihasilkan melalui agrobisnis itu.
Cara lain untuk bisa menurunkan angka kemiskina yaitu malelua Dana Desa, salah satu program pemerintah pusat yang memberikan dana langsung kepada pemerintahan desa, yang dana itu pada anggaran tahun 2019 digelonotorkan sebanyak Rp 826,8 T yang tujuannya agar bisa mengembangkan kesejahteraan masyarakat desa, dalam program pemerintah pusat ini peran pemerintah daerah sebagai pendamping dan pengawas agar dana itu tepat sasaran dan benar-benar diperuntukkan untuk pembangunan desa agar perekonomia bisa berjalan denga baik, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersinergi untuk bisa menurunkan angka kemiskinan.
Banyak program dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diperuntukkan untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut, yang saat ini harus dilakukan adalah menjamin bahwa program itu berjalan dengan baik agar perekonomian dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Sinergi itu harus benar-benar bersih dari prakti korupsi, jika praktik korupsi tidak ada maka bisa dipastikan bahwa program yang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat akan berdampang langsung dan bermanafaat banyak bagi seluruh rakyat.
